Risiko gagal bayar pinjaman daring meningkat pada September 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) sebesar 5,36 persen, naik dari 4,73 persen pada bulan sebelumnya. Pada saat yang sama, nilai pembiayaan yang masih berjalan mencapai Rp106,48 triliun.
Kenaikan ini terjadi ketika pembiayaan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), atau pindar, tumbuh 17,02 persen secara tahunan. Perkembangan tersebut memperlihatkan dua sisi industri: akses pendanaan terus meluas, sementara kualitas pembayaran perlu dicermati lebih ketat.
Seperti dilaporkan VIVA dan RCTI+, angka TWP90 September itu telah melampaui 5 persen, tingkat yang disebut dalam pemberitaan sebagai ambang batas aman. OJK belum menyampaikan rincian penyebab kenaikan dalam keterangan yang dikutip kedua media tersebut.
Pembiayaan tumbuh, tunggakan ikut meningkat
TWP90 mengukur porsi pendanaan dengan kewajiban pembayaran yang tertunggak lebih dari 90 hari. Karena memakai batas keterlambatan tersebut, indikator ini memberi gambaran mengenai pembiayaan yang telah menghadapi masalah pembayaran dalam jangka cukup panjang, bukan sekadar keterlambatan singkat.
Posisi September naik 0,63 poin persentase dibandingkan Agustus 2026. Perubahan bulanan itu berlangsung bersamaan dengan kenaikan nilai outstanding pembiayaan. OJK mencatat jumlah pembiayaan yang masih berjalan mencapai Rp106,48 triliun, tumbuh 17,02 persen dibandingkan September tahun sebelumnya.
Angka pertumbuhan itu menunjukkan aktivitas pendanaan digital masih berkembang. Namun, peningkatan nilai pembiayaan tidak dengan sendirinya menjelaskan penyebab naiknya TWP90. Data yang disampaikan regulator dalam konferensi pers hanya memuat besaran outstanding dan tingkat wanprestasi, tanpa menguraikan kelompok peminjam atau jenis pinjaman yang paling berkontribusi.
Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan pada Kamis, 5 November 2026. Ia menyebut pembiayaan LPBBTI tumbuh 17,02 persen secara tahunan.
Porsi pendanaan UMKM juga bertambah
Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercatat meningkat 12,49 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu menjadi bagian dari ekspansi industri pindar, yang menurut OJK ikut memperluas akses pendanaan bagi masyarakat dan sektor produktif.
Data tersebut belum menjelaskan besaran pembiayaan UMKM dalam rupiah ataupun tingkat TWP90 khusus untuk sektor itu. Karena itu, angka pertumbuhan pembiayaan UMKM tidak dapat langsung dibaca sebagai gambaran kualitas pembayaran para peminjamnya. OJK menempatkan kualitas pendanaan dan pengelolaan risiko sebagai hal yang perlu terus diperhatikan bersamaan dengan pertumbuhan industri.
Bagi penyelenggara, kenaikan TWP90 menjadi salah satu indikator yang perlu dipantau dalam menilai kondisi portofolio pembiayaan. Bagi peminjam, angka agregat itu tidak menunjukkan kondisi setiap akun, tetapi menggambarkan tingkat keterlambatan panjang di seluruh industri. Rincian berdasarkan perusahaan maupun kategori peminjam tidak tersedia dalam paparan yang dikutip.
OJK dorong penguatan pengawasan dan modal
OJK menyatakan terus memantau kualitas pendanaan, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Regulator juga mendorong penyelenggara memperkuat tata kelola serta memenuhi ketentuan permodalan minimum agar kegiatan usaha berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Dalam catatan OJK, 85 dari 94 penyelenggara LPBBTI telah memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Jumlah itu setara sekitar 90,43 persen dari seluruh penyelenggara. Adapun sembilan perusahaan lainnya belum tercatat memenuhi ketentuan tersebut pada saat data disampaikan.
OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada 11 penyelenggara pindar sepanjang Oktober 2026. Keterangan yang tersedia tidak merinci jenis pelanggaran maupun mengaitkan sanksi itu secara langsung dengan kenaikan TWP90. Dengan demikian, langkah penegakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan kepatuhan, sementara tingkat wanprestasi tetap menjadi indikator kualitas pembayaran yang dipantau terpisah.
Perkembangan berikutnya bergantung pada kemampuan industri menjaga mutu pendanaan seiring penyaluran kredit yang terus bertambah. OJK menyatakan pengawasan akan mencakup penguatan manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan pemenuhan ketentuan permodalan.
