Keputusan FTSE Russell mempertahankan Indonesia sebagai pasar berkembang sekunder memberi sinyal positif bagi pasar modal. Namun, ketidakpastian mengenai porsi hasil pertambangan yang harus dinikmati negara kembali membayangi saham-saham komoditas dan menahan optimisme investor.
FTSE Russell pada Jumat, 13 November 2026, menyatakan Indonesia tidak masuk daftar pantauan untuk penurunan status. Lembaga penyedia indeks itu mengapresiasi perbaikan yang dilakukan otoritas pasar modal, terutama dalam transparansi, pengawasan, dan penegakan aturan. Meski begitu, FTSE menilai dampak perubahan tersebut masih perlu diuji lebih lama.
Stockbit Snips menilai keputusan itu dapat menjadi penopang sentimen di bursa karena FTSE tidak mengambil langkah konsultasi penurunan status seperti yang dilakukan MSCI. Namun, dukungan tersebut belum cukup menghapus kekhawatiran di sektor komoditas setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi terkait penerimaan negara dari pertambangan.
Perubahan indeks ditunda hingga Maret 2027
Untuk peninjauan Desember 2026, FTSE Russell akan menerapkan perlakuan indeks yang sama seperti pada review September. Sejumlah perubahan yang berpotensi menambah atau memperbarui posisi saham Indonesia ditangguhkan setidaknya sampai peninjauan Maret 2027.
Perubahan yang ditunda mencakup perpindahan saham antarkelompok ukuran, peningkatan rasio saham yang dihitung sebagai free float, pencatatan emiten baru termasuk perusahaan yang baru melantai, serta penyesuaian faktor bobot. Pengecualian berlaku untuk perubahan yang mengakibatkan suatu emiten dikeluarkan dari indeks.
Sementara itu, saham yang masuk daftar konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration akan dihapus dari indeks pada harga pasar. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku sejak pembukaan perdagangan 21 Desember 2026. Keputusan untuk memulihkan perubahan indeks secara penuh baru akan dipertimbangkan menjelang review Maret tahun depan.
Penundaan tersebut membuat investor masih harus menunggu kepastian mengenai perubahan komposisi indeks. Pengakuan FTSE atas upaya reformasi menjadi sinyal yang konstruktif, tetapi implementasinya akan dinilai dari kemajuan pengawasan dan penegakan aturan dalam beberapa bulan ke depan.
Instruksi soal tambang belum terang
Sehari setelah pengumuman FTSE, Prabowo menyampaikan bahwa sedikitnya 70 persen hasil pertambangan harus dinikmati negara. Ia juga membuka kemungkinan pemerintah menguasai saham perusahaan tambang. Penanaman modal tetap diperbolehkan, dengan syarat keuntungan mayoritas mengalir ke negara setelah modal investasi kembali.
Namun, belum jelas apakah instruksi tersebut mengubah kebijakan yang sudah berjalan atau memperkenalkan aturan baru. Makna angka 70 persen juga belum diterangkan. Ketidakjelasan ini penting bagi pelaku pasar karena perusahaan tambang telah menanggung sejumlah kewajiban kepada negara, seperti royalti, pajak penghasilan, kewajiban pasokan dalam negeri, dan bea ekspor.
Stockbit Snips menilai pernyataan tersebut dapat menghidupkan lagi kekhawatiran atas skema pembagian hasil kotor di sektor mineral dan batu bara. Wacana itu sempat menguat pada pertengahan tahun, sebelum dibatalkan pada Juni 2026. Investor kini menanti penjelasan pemerintah, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengenai cakupan dan pelaksanaan instruksi presiden.
Proses pembenahan pasar modal juga masih menjadi perhatian. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, sebelumnya menyatakan bahwa penanganan dapat diperluas ke jalur pidana apabila ditemukan unsur yang memenuhi ketentuan. Langkah lanjutan otoritas akan menjadi salah satu tolok ukur bagi investor untuk menilai efektivitas reformasi yang diapresiasi FTSE.
Saham tambang menekan IHSG
Reaksi pasar terlihat pada perdagangan Senin, 16 November. IHSG ditutup turun 0,44 persen. Saham-saham komoditas, termasuk AMMN yang melemah 4,62 persen, BRMS yang turun 6,9 persen, dan MDKA yang terkoreksi 6,01 persen, menjadi penekan indeks.
Sejumlah saham berkapitalisasi besar bergerak berlawanan arah. ASII naik 3,64 persen, BBCA menguat 1,82 persen, sedangkan BBRI bertambah 1,31 persen. Kenaikan ketiganya membantu menahan tekanan, tetapi belum cukup membalikkan arah indeks.
Pergerakan satu hari itu belum menjawab bagaimana pasar akan mencerna keputusan FTSE maupun pernyataan pemerintah mengenai pertambangan. Dalam waktu dekat, perhatian investor tertuju pada penjelasan lanjutan pemerintah dan perkembangan penegakan aturan pasar modal. FTSE sendiri baru akan menimbang kemungkinan pemulihan perubahan indeks secara penuh menjelang review Maret 2027.
