Partai-partai Arab berpeluang menentukan apakah Benjamin Netanyahu tetap memimpin Israel setelah pemilihan anggota Knesset pada 27 Oktober. Dua partai tersebut diperkirakan meraih 16 kursi, sementara kubu Netanyahu dan oposisi sama-sama berpotensi gagal mengumpulkan 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Perkiraan itu membuat suara kelompok yang selama ini jarang diajak masuk koalisi menjadi penting. Namun, dukungan partai-partai Arab kepada oposisi belum tentu berujung pada keikutsertaan mereka dalam pemerintahan baru. Berbagai kubu politik Israel menolak melibatkan mereka dalam koalisi, menurut laporan ANTARA.
Pemilu tersebut akan menentukan komposisi 120 kursi Knesset. Netanyahu, yang kembali berkuasa pada Desember 2022, kini menghadapi upaya oposisi untuk mengakhiri pemerintahannya. Hasil pemungutan suara belum memastikan siapa yang akan menguasai parlemen.
Perolehan kursi belum menjamin terbentuknya mayoritas
Jajak pendapat yang dikutip ANTARA memperkirakan baik koalisi Netanyahu maupun kelompok oposisi pimpinan Gadi Eisenkot dari Partai Yashar akan kesulitan mencapai ambang 61 kursi. Dalam keadaan seperti itu, 16 kursi yang diproyeksikan diraih dua partai Arab dapat memengaruhi arah pembentukan pemerintahan.
Angka tersebut bukan jaminan bahwa partai-partai Arab akan menjadi bagian dari koalisi. Semua kubu politik Israel disebut menolak mengajak mereka bergabung. Karena itu, dukungan dalam perebutan kekuasaan parlemen dan keterlibatan langsung dalam pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda.
Partai Ra’am dan koalisi Hadash-Ta’al, yang juga dikenal sebagai Joint List, menjadi dua kelompok politik Arab dengan kursi di Knesset. Keduanya kini mendukung upaya oposisi untuk menyingkirkan Netanyahu. Sikap itu menempatkan suara mereka sebagai faktor penting, meskipun ruang untuk berunding dengan partai-partai Yahudi tetap terbatas.
Pengalaman 2021 menunjukkan bahwa kerja sama semacam itu pernah terjadi. Saat itu, Ra’am pimpinan Mansour Abbas menjadi partai Arab pertama yang ikut membentuk pemerintahan bersama. Koalisi yang dipimpin Naftali Bennett menggantikan Netanyahu, tetapi hanya bertahan sekitar satu tahun. Joint List, berbeda dari Ra’am, umumnya menolak berkoalisi dengan partai-partai Yahudi.
Ketegangan warga Arab Israel meningkat
Di balik pertarungan kursi, sikap partai-partai Arab berkaitan dengan keresahan warga yang mereka wakili. ANTARA melaporkan bahwa komunitas Arab Israel merasa perlakuan pemerintah semakin keras sejak Netanyahu kembali berkuasa pada 2022, terutama setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan.
Warga Arab Israel merupakan keturunan penduduk Palestina yang tetap tinggal di wilayah yang menjadi Israel pada 1948. Mereka berbeda status dari warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Menurut data Biro Statistik Israel yang dikutip ANTARA, jumlah warga etnis Arab di Israel pada 2023 mencapai 2,1 juta, sekitar 21 persen dari penduduk negara itu. Madar Center for Israeli Studies memperkirakan 1,18 juta di antaranya memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilu 27 Oktober.
Meski berstatus warga negara, kelompok tersebut merasa belum memperoleh kedudukan setara dengan mayoritas Yahudi. Sejak serangan 7 Oktober, kekhawatiran itu disebut kian kuat. Warga Arab juga menghadapi kecurigaan dan permusuhan yang meningkat, sementara pemimpin politik mereka berhati-hati menyampaikan kritik agar tidak dituduh memusuhi Israel atau Yahudi.
ANTARA mengutip laporan BBC mengenai pengalaman warga Arab yang merasa ruang kebebasan berpendapat semakin sempit. Pegiat hak asasi manusia Suha Salman Mousa dari Mossawa Centre di Nazareth juga menilai warga minoritas Arab semakin diperlakukan sebagai musuh di negara sendiri. Ia menyebut ada orang yang ditangkap atau kehilangan pekerjaan setelah mengunggah sesuatu di media sosial maupun menentang perang di Gaza.
Netanyahu menghadapi ujian politik baru
Netanyahu telah memimpin Partai Likud dalam 11 pemilu sejak 1996 dan enam kali menjabat perdana menteri. Dalam sejumlah periode, pemerintahan Netanyahu diselingi lima perdana menteri lain. Ia terakhir kehilangan jabatan pada Juni 2021, lalu kembali ke kursi perdana menteri pada Desember 2022 lewat koalisi 64 kursi bersama partai nasionalis dan religius.
Pemilu mendatang kembali menguji kemampuannya merangkai dukungan parlemen. Jika tak ada blok yang memperoleh mayoritas, posisi partai-partai Arab akan semakin menentukan dalam negosiasi politik. Namun, penolakan untuk mengajak mereka masuk pemerintahan membuat hasil akhirnya tetap sulit dipastikan sebelum susunan kursi Knesset terbentuk.
Bagi warga Arab Israel, pemungutan suara juga menjadi kesempatan untuk menyuarakan keberatan atas perlakuan yang mereka rasakan. Langkah berikutnya bergantung pada perolehan setiap blok dan kesediaan partai-partai untuk berunding setelah pemilu. Untuk saat ini, angka 16 kursi menjadi salah satu perkiraan yang paling diperhatikan dalam perebutan mayoritas.
