Keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden mengalihkan perhatian investor pada proses pengisian posisi yang kosong. Bagi pelaku usaha, cepat atau lambatnya kepastian politik dan keberlanjutan kebijakan ekonomi lebih menentukan daripada siapa yang kelak menjadi wakil presiden.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Menurut laporan CNBC Indonesia, ia tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan lokasi kira-kira 20 menit kemudian.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran meminta lembaga itu segera memproses surat tersebut. Pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan untuk membahas tindak lanjut. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk memilih wakil presiden definitif dari dua nama yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Kepastian transisi jadi perhatian dunia usaha
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai masa transisi yang berlarut dapat menambah persepsi risiko politik. Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin, Erwin Aksa, menyebut pelaku usaha di dalam dan luar negeri memperhatikan perkembangan ini.
Dalam laporan CNBC Indonesia, Erwin menekankan bahwa dunia usaha membutuhkan proses yang tertib dan konstitusional. Pemerintahan, koordinasi kebijakan ekonomi, serta program strategis, menurut dia, harus tetap berjalan selama pergantian berlangsung. Ketidakjelasan yang berkepanjangan bisa mendorong investor menunda keputusan, terutama untuk penanaman modal jangka panjang yang bergantung pada kepastian regulasi.
Fokus itu juga tercermin dari daftar agenda yang dikhawatirkan Kadin terdampak dinamika politik. Hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, ketahanan energi dan pangan, serta penciptaan lapangan kerja perlu terus berjalan. Bagi pengusaha, pergantian pejabat tidak boleh mengubah arah kebijakan secara mendadak atau menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Pengunduran diri Gibran berlangsung saat polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan yang dipakai untuk memenuhi persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024 berkembang menjadi tekanan politik di DPR. CNBC Indonesia melaporkan, 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Perkembangan tersebut menambah alasan bagi investor untuk mencermati cara lembaga negara menangani proses politik.
Pasar bergerak dengan arah berbeda
Respons pasar pada hari yang sama tidak seragam. Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, seperti dikutip Infobanknews, menilai pengunduran diri itu berpotensi mengurangi ketidakpastian dalam jangka pendek karena skenario pemakzulan yang berlarut di parlemen dapat dihindari.
Indeks Harga Saham Gabungan menguat 2,2 persen ke posisi 5.227,7. Namun, rupiah melemah 96 poin menjadi Rp18.245 per dolar AS. Perbedaan arah tersebut, menurut Yusuf, memperlihatkan bahwa perubahan politik bukan satu-satunya faktor yang menentukan nilai tukar.
Untuk periode menengah, dampaknya terhadap investasi akan bergantung pada proses pemilihan pengganti. Investor portofolio maupun investor langsung dapat menahan keputusan sampai ada kejelasan mengenai figur baru. Jika proses berlangsung cepat dan calon yang terpilih dinilai memiliki kredibilitas ekonomi, premi risiko berpeluang turun dan arus modal bisa kembali masuk. Sebaliknya, tarik-menarik kepentingan elite dapat memperpanjang sikap menunggu.
Yusuf juga mengingatkan bahwa pergantian wakil presiden tidak otomatis menjawab persoalan yang disorot MSCI. Perbaikan yang dibutuhkan, menurut penjelasannya kepada Infobanknews, menyangkut tata kelola, transparansi, dan fungsi pasar.
Tekanan rupiah dan biaya pembiayaan tetap membayangi
Di luar gejolak politik, kondisi pembiayaan menjadi risiko yang perlu diperhatikan. Infobanknews mencatat imbal hasil Surat Berharga Negara bertenor 10 tahun telah mencapai 7,8 persen, lebih tinggi daripada asumsi APBN sebesar 6,9 persen. Kenaikan itu berpotensi menambah biaya pembiayaan pemerintah dan mendorong suku bunga kredit.
Rupiah yang melemah juga dapat menaikkan ongkos impor dan menekan daya beli masyarakat. Karena itu, kejelasan transisi saja belum cukup untuk menghapus risiko ekonomi. Investor akan tetap menilai arah kebijakan dan perkembangan indikator pasar, sementara pelemahan kurs serta biaya dana menjadi tantangan yang berjalan bersamaan.
MPR kini perlu menindaklanjuti surat pengunduran diri dan menjalankan mekanisme pengisian jabatan sesuai batas waktu yang berlaku. Bagi dunia usaha, kepastian mengenai proses itu akan berjalan beriringan dengan pertanyaan yang lebih luas: apakah kebijakan ekonomi dan program pemerintah tetap konsisten selama pergantian berlangsung.
