Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda total Rp600 miliar kepada PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) setelah menemukan praktik manipulasi harga saham. OJK menyebut penawaran saham kedua emiten saat melantai di bursa sejak awal direncanakan untuk kelompok yang terkait dengan pemegang saham pengendali.
Temuan tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat, 16 Oktober 2026. Pengumuman itu disampaikan ketika OJK merespons keputusan MSCI yang akan menempatkan Indonesia di kategori standalone markets.
Menurut Hasan, transformasi pasar modal yang dilakukan OJK dan BEI sejak April 2026 dinilai belum memadai oleh MSCI. Di tengah sorotan tersebut, otoritas mengungkap hasil penelusuran terhadap saham BREN dan CUAN, dua perusahaan yang dikendalikan konglomerat Prajogo Pangestu.
Penelusuran OJK menyasar proses IPO BREN dan CUAN
OJK menyatakan persoalan yang ditemukan bukan hanya berkaitan dengan pergerakan harga di pasar setelah saham diperdagangkan. Hasan mengatakan saham yang ditawarkan dalam penawaran umum BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal untuk kelompok pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali.
“Saham yang ditawarkan dalam penawaran umum BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal diperuntukkan untuk sekelompok pihak terkait dengan pemegang saham pengendali,” kata Hasan.
Untuk mengurai proses penawaran tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari pihak-pihak yang terlibat. Pemeriksaan mencakup empat anggota bursa yang bertindak sebagai penjamin emisi efek serta tiga bank kustodian. OJK juga menelusuri aliran dana yang berhubungan dengan penawaran saham kedua perusahaan.
Dalam penjelasan terpisah, OJK menyebut telah memanggil pihak-pihak yang diduga terkait pelanggaran. Mereka terdiri atas sedikitnya lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, dan tujuh perusahaan penjatahan pasti. Pemeriksaan terhadap para pihak itu menjadi bagian dari upaya otoritas menelusuri bagaimana saham ditawarkan dan dialokasikan.
Informasi yang disampaikan OJK menempatkan dugaan penyimpangan sejak tahap penawaran umum sebagai salah satu fokus utama. Namun, rincian pembagian denda antara BREN dan CUAN serta identitas pihak yang dikenai sanksi tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. OJK juga belum memerinci secara terbuka aliran dana yang sedang ditelusuri.
Saham BREN dan CUAN merosot hingga batas ARB
Pengumuman sanksi diikuti tekanan tajam pada perdagangan kedua saham tersebut. Pada sesi II Jumat, 16 Oktober 2026, saham BREN turun 325 poin atau 14,91 persen ke posisi terendah harian Rp1.855 per saham. Penurunan itu membuat saham BREN menyentuh batas auto reject bawah (ARB).
Data perdagangan yang dilaporkan menunjukkan saham BREN berpindah tangan sebanyak 37,6 juta saham dalam 5.922 transaksi. Nilai transaksinya mencapai Rp69,96 miliar. Kapitalisasi pasar BREN tercatat tersisa Rp248 triliun, jauh di bawah angka Rp1.354 triliun yang disebut sebagai pencapaian sebelumnya.
CUAN juga mengalami tekanan pada hari yang sama dan masuk zona ARB. Harga sahamnya turun 90 poin atau 14,28 persen, menyentuh posisi terendah harian Rp540 per saham. Penurunan serentak BREN dan CUAN terjadi setelah OJK mengumumkan temuan manipulasi harga dan sanksi terhadap kedua emiten.
Sorotan terhadap pengawasan pasar modal
Kasus ini mencuat ketika pembenahan pasar modal Indonesia tengah menjadi perhatian setelah pengumuman MSCI. OJK menyebut transformasi bersama BEI telah berjalan sejak April 2026, tetapi dinilai belum cukup oleh penyedia indeks tersebut untuk mencegah Indonesia ditempatkan di kategori standalone markets.
Dalam konteks itu, penelusuran atas proses IPO dan aliran dana BREN serta CUAN menjadi bagian penting dari respons pengawasan. OJK kini menghimpun dokumen dari penjamin emisi dan bank kustodian, sekaligus meminta keterangan para pihak yang terkait. Langkah berikutnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan tindak lanjut otoritas terhadap temuan yang telah diumumkan.
Perkembangan kasus ini akan menjadi perhatian investor, terutama terkait kejelasan sanksi dan hasil penelusuran OJK. Keterbukaan mengenai pihak yang bertanggung jawab serta proses penawaran saham dapat membantu publik memahami lingkup pelanggaran yang ditemukan dan langkah pengawasan yang akan ditempuh setelahnya.
