Pemerintah menyetujui tambahan kuota Pertalite setelah penyaluran bahan bakar bersubsidi itu meningkat. Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan pasokan Pertalite cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun, meski besaran tambahan kuota belum diumumkan.
Bahlil menyampaikan jaminan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Saat ditanya soal ketersediaan stok, ia menjawab singkat, “Aman, aman,” sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintah menyetujui penambahan kuota. Namun, keputusan tersebut belum disertai rincian mengenai jumlah tambahan maupun perubahan alokasi. Dengan demikian, kepastian yang disampaikan pemerintah saat ini berkenaan dengan ketersediaan pasokan, bukan angka kuota baru yang dapat dirujuk publik.
Tambahan kuota disetujui, rinciannya belum dibuka
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengonfirmasi persetujuan pemerintah atas tambahan kuota Pertalite. Ia mengatakan anggaran untuk mendukung penambahan itu masih tersedia. Airlangga menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada hari yang sama.
Keberadaan anggaran menjadi salah satu bagian dari keputusan tersebut, tetapi belum menjawab berapa banyak tambahan yang akan dialokasikan. Bahlil juga belum memaparkan bagaimana penyesuaian kuota akan dilakukan. Belum ada rincian yang disampaikan dalam keterangan keduanya mengenai pembagian atau pelaksanaan tambahan itu.
Situasi ini membuat dua hal perlu dibedakan. Pemerintah telah menyetujui tambahan kuota dan menyatakan dukungan anggarannya tersedia. Pada saat yang sama, angka kuota baru dan cara penyesuaiannya masih belum dijelaskan secara terbuka dalam keterangan yang diberitakan.
Jaminan pasokan sampai penghujung tahun disampaikan ketika konsumsi Pertalite tercatat naik. Bahlil sebelumnya menjelaskan bahwa tambahan kuota dibutuhkan karena sebagian pengguna beralih dari BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, ke bahan bakar bersubsidi.
Kenaikan Pertamax diikuti lonjakan penyaluran
Perubahan konsumsi itu terjadi setelah harga Pertamax naik. Menurut data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), konsumsi Pertalite bertambah 12,92 persen pada Juli 2026, satu bulan setelah kenaikan harga Pertamax.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut penyaluran Pertalite rata-rata mencapai 75.795 kiloliter per hari sebelum harga Pertamax berubah. Pada 10 Juni 2026, harga Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Setelah perubahan harga tersebut, penyaluran Pertalite mengalami lonjakan.
Data itu memberi konteks pada keputusan menambah kuota: kebutuhan Pertalite meningkat setelah harga bahan bakar nonsubsidi naik dan sebagian konsumen berpindah pilihan. Namun, angka kenaikan yang disampaikan BPH Migas merujuk pada konsumsi Juli, sedangkan pemerintah belum merinci besaran tambahan kuota yang disetujui.
Bahlil mengaitkan kenaikan harga BBM nonsubsidi dengan konflik Amerika Serikat dan Iran yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Keterangan tersebut menjadi latar yang disampaikan pemerintah untuk menjelaskan perubahan harga dan perpindahan konsumen. Tidak ada rincian dalam keterangan yang tersedia mengenai besarnya pengaruh konflik itu terhadap harga atau konsumsi.
Besaran tambahan masih ditunggu
Persetujuan kuota dan ketersediaan anggaran memberikan dasar bagi pemerintah untuk merespons kebutuhan yang meningkat. Meski begitu, tanpa angka penambahan, publik belum mendapat gambaran seberapa besar ruang pasokan yang disiapkan untuk Pertalite hingga akhir tahun.
Rincian kuota juga penting untuk memahami tindak lanjut dari persetujuan tersebut. Sampai keterangan Bahlil di Istana pada Senin itu, ia belum mengumumkan angka baru ataupun menjelaskan bentuk penyesuaiannya. Airlangga memastikan dukungan anggaran tersedia, tetapi tidak menyebut jumlah dana dalam pernyataannya.
Untuk sementara, pesan pemerintah berfokus pada jaminan bahwa pasokan Pertalite aman hingga akhir tahun. Angka tambahan kuota dan penjelasan teknis mengenai penyesuaiannya masih menunggu keterangan lanjutan dari pemerintah.
