Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak hingga 100 persen melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Kebijakan yang berlaku sejak 8 Oktober 2026 itu memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan permohonan, dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Insentif ini menyasar sejumlah kewajiban yang terlambat dipenuhi, termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sampai tahun pajak 2025 dan SPT Masa hingga masa pajak September 2026, sepanjang berstatus kurang bayar. Fasilitas juga mencakup pembetulan SPT atas kemauan sendiri dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
Besaran pengurangan tidak otomatis sama bagi setiap wajib pajak. Nilainya bergantung pada jenis sanksi dan waktu pemenuhan kewajiban. Rincian setiap jenis sanksi serta besaran pengurangannya tercantum dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.
Jenis sanksi yang dapat diajukan
Keputusan tersebut juga mencakup sanksi administratif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta surat tagihan pajak (STP). Sanksi dari hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) turut masuk dalam cakupan kebijakan.
Untuk memanfaatkan fasilitas, wajib pajak perlu mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi kepada DJP. Batas pengajuannya paling lambat 1 Oktober 2028. Permohonan tersebut harus mengikuti persyaratan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK 118/2024 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui PMK 71/2026.
DJP tidak menyebut bahwa seluruh permohonan akan mendapat penghapusan penuh. Karena pengurangan ditentukan menurut jenis sanksi dan waktu penyelesaian kewajiban, wajib pajak perlu merujuk pada lampiran keputusan serta ketentuan yang berlaku sebelum mengajukan permohonan.
Pokok utang pajak tetap harus dibayar
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan fasilitas tersebut bukan pemutihan pajak. Pengurangan sanksi tidak menghapus kewajiban membayar pokok utang pajak. Dalam aturan baru, pelunasan pokok pajak menjadi hal yang didahulukan sebelum sanksi administratif diperhitungkan.
“Penyempurnaan ketentuan ini bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban untuk melunasi pokok utang pajak,” kata Bimo dalam keterangan resmi, Senin (12/10/2026).
Perubahan mekanisme pembayaran itu merupakan salah satu pembaruan dalam PMK 71/2026, yang mengubah PMK 118/2024 dan berlaku sejak 2 Oktober 2026. Sebelumnya, pembayaran wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif. Kini, pembayaran lebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok pajak.
Dalam contoh yang disampaikan DJP, sebuah SKPKB senilai Rp140 juta terdiri atas pokok pajak Rp100 juta dan sanksi administratif Rp40 juta. Jika wajib pajak membayar Rp100 juta, pembayaran itu diperhitungkan untuk pokok pajak. Dengan demikian, sanksi administratif yang tersisa untuk dimohonkan pengurangan adalah Rp40 juta.
Perubahan aturan dan batas fasilitas
Menurut Bimo, mekanisme baru memberi ruang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan pokok kewajibannya terlebih dahulu, lalu memanfaatkan fasilitas pengurangan sanksi sesuai ketentuan. Pemerintah berharap perubahan ini mempermudah penyelesaian utang pajak dan memberi kepastian dalam prosesnya.
DJP juga menilai kebijakan tersebut dapat membantu menjaga arus kas wajib pajak, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi fiskal, pelunasan pokok utang pajak yang tertunda diharapkan berlangsung lebih cepat dan mendorong kepatuhan sukarela.
Namun, tidak semua sanksi dapat dimohonkan melalui mekanisme ini. Sanksi administratif yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan berdasarkan ketentuan tersebut. PMK 71/2026 juga menyempurnakan jangka waktu penyampaian tanggapan atas hasil penelitian keberatan serta memperjelas tata cara pengurangan sanksi.
Dengan tenggat permohonan yang masih terbuka hingga 1 Oktober 2028, wajib pajak memiliki waktu untuk memeriksa status kewajiban dan ketentuan yang relevan. DJP menyatakan akan memberikan informasi serta pendampingan agar aturan baru dipahami dengan baik; kepastian atas pokok pajak dan jenis sanksi tetap menjadi langkah awal sebelum mengajukan permohonan.
