Kuota Pertalite pada 2026 tidak ditambah secara nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut penyesuaian yang dilakukan hanya memindahkan alokasi dari daerah yang kelebihan kuota ke wilayah yang kekurangan pasokan. Penjelasan ini berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sebelumnya mengatakan penambahan kuota telah disetujui.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan pemerintah tidak menambah volume Pertalite. “Volume kalau untuk Pertalite enggak. Kalau biosolar ada tambahan,” kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPD, Jakarta, Senin (9/11/2026), seperti diberitakan detikFinance.
Menurut Yuliot, evaluasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjadi dasar penyesuaian distribusi. Sebagian daerah dinilai memiliki alokasi lebih, sementara daerah lain membutuhkan pasokan tambahan. Kuota lalu digeser antardaerah, bukan dinaikkan untuk keseluruhan kebutuhan Pertalite tahun ini.
Pernyataan pejabat memunculkan perbedaan tafsir
Perbedaan keterangan muncul setelah Airlangga menyatakan penambahan kuota Pertalite telah disetujui. Ia juga memastikan pemerintah masih memiliki anggaran untuk kebutuhan tersebut, meski belum merinci tambahan volume ataupun nilai biayanya. Informasi itu sebelumnya dilaporkan detikFinance.
Ketika dimintai tanggapan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari yang sama, Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia hanya menjawab, “Aman, aman.” Bahlil tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai besaran kuota maupun kaitan pernyataannya dengan keterangan Yuliot. Ia mengatakan harus segera menghadiri rapat lain.
Dengan demikian, keterangan yang tersedia belum menjelaskan apakah pernyataan Airlangga merujuk pada perubahan alokasi di daerah atau bentuk penambahan lain. Yuliot secara khusus menyatakan tidak ada tambahan volume Pertalite, sedangkan Airlangga menyebut penambahan telah disetujui tanpa menyampaikan rincian teknis. Rincian itulah yang masih belum dipaparkan kepada publik.
Bagi konsumen, perbedaan istilah tersebut penting karena tambahan kuota nasional tidak sama dengan pengalihan jatah antardaerah. Pengalihan dapat membantu wilayah yang kekurangan memperoleh pasokan dari alokasi daerah lain, tetapi tidak mengubah jumlah keseluruhan yang tersedia. Pemerintah belum menyampaikan angka kuota Pertalite terbaru dalam keterangan yang diberitakan.
Penyaluran Pertalite diproyeksikan mencukupi
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 83,22 persen dari kuota. Angka tersebut menunjukkan konsumsi sedikit meningkat. Namun, berdasarkan proyeksi lembaganya hingga akhir tahun, pasokan masih diperkirakan mencukupi dengan pola distribusi yang berjalan saat ini.
Proyeksi itu bergantung pada penyaluran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Pemerintah belum menyebut wilayah mana yang akan menerima pergeseran alokasi ataupun berapa besar volume yang dipindahkan. Karena itu, angka realisasi nasional belum memberikan gambaran lengkap tentang kondisi pasokan di setiap daerah.
Wahyudi juga menjelaskan bahwa realisasi penyaluran Biosolar sampai 31 Oktober 2026 mencapai 88,02 persen dari kuota. Menurut dia, capaian tersebut lebih tinggi daripada realisasi normal pada periode yang sama, yang biasanya berada di kisaran 83 persen. Untuk Biosolar, pemerintah memang menyetujui penambahan kuota.
Kenaikan konsumsi Biosolar, kata Wahyudi, berkaitan dengan makin lebarnya selisih harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi sejak 1 April 2026. Kondisi itu mendorong peralihan pemakaian ke bahan bakar bersubsidi. Ia menyebut peningkatan kebutuhan harian mencapai 15 hingga 17 persen, dengan rata-rata konsumsi sekitar 58.000 sampai 59.000 kiloliter per hari.
BPH Migas menyatakan penambahan Biosolar telah disetujui pemerintah melalui Menteri ESDM dan Menteri Koordinator terkait. Besaran tambahan itu tidak dirinci oleh Yuliot saat menyampaikan keterangan, sementara Wahyudi menyebut penambahan sekitar 7,8 persen. Situasi Biosolar tersebut berbeda dari Pertalite, yang menurut penjelasan ESDM hanya mengalami pergeseran alokasi.
Penjelasan lanjutan mengenai perbedaan pernyataan pemerintah dan rincian pergeseran kuota Pertalite masih diperlukan. Untuk sementara, BPH Migas memperkirakan pasokan cukup sampai akhir tahun dengan mekanisme distribusi yang berlaku, sementara tambahan kuota yang disebut pemerintah secara tegas ditujukan pada Biosolar.
