Penetapan UMP dan UMK kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan itu menempatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dewan pengupahan dalam rangkaian penyusunan kebijakan upah minimum. Undang-undang tersebut berlaku sejak 28 Oktober 2026, seperti diberitakan ANTARA.
Ketentuan baru ini tidak hanya mengatur siapa yang menetapkan upah. Penghitungan juga harus mengacu pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan serta kebutuhan hidup layak (KHL). CNN Indonesia melaporkan, rincian mekanismenya tertuang terutama dalam Pasal 134 dan Pasal 137 hingga Pasal 139.
Gubernur menetapkan upah provinsi dan kabupaten
UU membagi upah minimum menjadi empat jenis: Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Pembagian ini mencakup upah minimum umum dan ketentuan sektoral pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Untuk UMP dan UMSP, gubernur mendapat mandat menetapkan besaran. Gubernur juga berwenang menetapkan UMK dan UMSK. Namun, penetapan UMK memiliki urutan yang tegas: UMP harus lebih dahulu ditetapkan. Besaran UMK pun wajib berada di atas UMP.
Susunan tersebut membuat penetapan upah kabupaten/kota bergantung pada keputusan tingkat provinsi. Pemerintah pusat tetap menetapkan kebijakan pengupahan, tetapi harus mengikutsertakan pemerintah daerah dan dewan pengupahan. Dengan demikian, aturan membagi peran kebijakan pusat dan penetapan upah oleh gubernur.
Undang-undang juga mengantisipasi wilayah yang belum memiliki upah minimum. Cara penetapannya akan ditentukan lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah. Artinya, ketentuan dalam UU menetapkan kerangka, sementara prosedur untuk keadaan tersebut masih menunggu aturan pelaksana.
Survei KHL menjadi bagian dari dasar penghitungan
Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, keadaan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan. Data ekonomi serta ketenagakerjaan yang dipakai harus bersumber dari lembaga pemerintah yang menangani statistik. Untuk memperoleh data KHL, lembaga statistik itu ditugaskan melakukan survei langsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Sebelum survei berlangsung, lembaga statistik bersama dewan pengupahan nasional membahas rancangan teknisnya. Pembahasan meliputi unsur kebutuhan hidup yang akan diperiksa, mutu atau kualitas unsur tersebut, lokasi pengumpulan data, serta waktu survei. Hasil survei kemudian disampaikan kepada dewan pengupahan daerah.
Dewan pengupahan daerah mengolah hasil tersebut sebagai salah satu bahan untuk menyusun rekomendasi besaran upah minimum kepada gubernur. Dengan alur ini, survei KHL bukan keputusan akhir mengenai upah. Data itu menjadi masukan dalam proses rekomendasi dan penetapan yang dilakukan gubernur.
Standar KHL dan tata cara teknisnya akan diatur melalui Peraturan Menteri. Karena itu, pelaksanaan survei dan penilaian komponen kebutuhan hidup masih memerlukan petunjuk lebih rinci. UU menyebut unsur yang harus diperhatikan, tetapi tidak merinci seluruh standar teknisnya.
Formula memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
UU menyediakan dua pendekatan untuk menghitung upah minimum, yakni memakai formula atau menggunakan acuan KHL. Jika formula dipilih, penghitungan harus memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta sebuah indeks tertentu. Indeks tersebut memiliki batas bawah 0,5 dan batas tertinggi 1.
Penetapan akhirnya tidak otomatis mengikuti satu pendekatan saja. Nilai yang digunakan harus merupakan angka lebih tinggi antara hasil formula penghitungan dan nilai KHL yang telah disepakati dewan pengupahan daerah. Ketentuan itu menghubungkan hasil perhitungan ekonomi dengan pembahasan kebutuhan hidup.
Rincian penerapan formula dan teknis penghitungan upah minimum akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Aturan turunan tersebut, bersama ketentuan menteri tentang KHL, akan menjelaskan pelaksanaan mekanisme yang telah ditetapkan UU. Untuk daerah yang belum memiliki upah minimum, prosedurnya juga menunggu pengaturan pemerintah lebih lanjut.
