Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menemui dua mantan Kapolri pada Sabtu, 7 November 2026, ketika penyidikan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melibatkan sejumlah pejabat kepolisian. Kunjungan itu berlangsung ke kediaman Jenderal (Purn) Surojo Bimantoro di Cibubur, Jakarta Timur, dan Jenderal (Purn) Roesmanhadi.
Agenda tersebut menjadi perhatian karena datang saat institusi Polri menangani perkara yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Namun, Suyudi sebelumnya menegaskan proses hukum kasus itu tidak terkait persaingan. Ia menyebut penanganan perkara didasarkan pada alat bukti dan prosedur yang berlaku.
Kunjungan disertai pejabat utama Polri
Menurut laporan CNN Indonesia, Suyudi mendatangi Bimantoro bersama sejumlah pejabat Polri. Mereka antara lain Wakapolri Komjen Hadiningrat, Asisten SDM Polri Brigjen Deni Dharmapala, serta Asisten Utama Bidang Operasi Komjen Roycke Harry Langi.
Rombongan juga mencakup Wakil Kepala Bareskrim Irjen Putu Putera Sadana, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Irjen Mahmud Nazly, dan Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Kombes Didik Hariyanto. Foto yang diterima media memperlihatkan Suyudi dan Bimantoro berpose dengan kedua tangan dirapatkan, yang dikaitkan dengan slogan “Polri Bersama Masyarakat”.
Suyudi kemudian mengunjungi Roesmanhadi. Dalam unggahan di akun X resminya, ia menyebut pertemuan itu sebagai silaturahmi untuk menghormati purnawirawan senior Korps Bhayangkara. Tidak ada keterangan dalam laporan mengenai pembahasan khusus yang berlangsung saat pertemuan tersebut.
Kapolri menyatakan perkara bukan persaingan
Beberapa hari sebelum kunjungan itu, Suyudi menerima Persatuan Purnawirawan Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis, 5 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan perkara dugaan penyadapan, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal diproses sebagai penegakan hukum.
“Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apapun,” kata Suyudi.
Diberitakan RCTI+, Suyudi mengatakan penyidik bertindak berdasarkan temuan alat bukti dan prosedur hukum. Ia juga meminta jajaran kepolisian tetap menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi pelayanan kepada masyarakat.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Prabowo dan sejumlah sasaran lain. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, sebagaimana dikutip RCTI+, menyebut peristiwa itu berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System tanpa verifikasi.
Asep menyatakan para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti tata cara yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Selain presiden, sasaran yang disebut dalam pemberitaan mencakup pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Laporan berbeda soal jumlah tersangka
Informasi mengenai pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tidak sepenuhnya sama dalam pemberitaan yang tersedia. RCTI+ menyebut Listyo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Sementara itu, CNN Indonesia juga mencantumkan Irjen Slamet Uliandi, Kepala Divisi Teknologi dan Informasi Polri, sehingga menyebut empat orang dalam perkara tersebut.
Perbedaan itu muncul dalam laporan yang membahas penyidikan dan nama-nama pejabat yang terseret. CNN Indonesia menyebut Listyo sebagai mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan. Adapun Eko disebut sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri, sedangkan Ahrie menjabat Kepala Divisi Hukum Polri.
Para tersangka, menurut pemberitaan CNN Indonesia, terancam pasal berlapis dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman yang disebut mencakup hukuman penjara maksimal 10 tahun berdasarkan Pasal 258 KUHP, enam tahun berdasarkan Pasal 332, serta delapan tahun berdasarkan ketentuan UU ITE.
Di tengah proses tersebut, pesan Suyudi kepada jajaran Polri adalah menjaga fokus pada tugas kepolisian dan pelayanan publik. Kunjungan kepada para pendahulunya berlangsung bersamaan dengan perhatian publik terhadap penanganan perkara yang melibatkan pejabat internal Polri.
