Kejaksaan Agung menyita uang tunai Rp 11,795 miliar dari penggeledahan enam lokasi di Jakarta dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara. Penyidik juga membawa sejumlah dokumen, telepon seluler, laptop, dan rekaman kamera pengawas untuk diteliti.
Perkara yang sedang diusut mencakup aktivitas pertambangan pada 2013 hingga 2025. Kejagung menduga kegiatan beberapa perusahaan nikel di Sulawesi Tenggara berada dalam kendali seseorang berinisial AK, yang disebut sebagai penerima manfaat. Sejumlah laporan media menyebut AK sebagai Arif Kurniawan.
Nilai sitaan terbesar ditemukan di satu lokasi, yakni Rp 11,2 miliar. Dari tempat lain, tim penyidik mengamankan Rp 595 juta. Kedua angka itu membentuk total Rp 11,795 miliar yang diumumkan Kejagung setelah rangkaian penggeledahan.
Uang dan barang elektronik diperiksa penyidik
Direktur Penyidikan Kejagung Saiful Bahri Siregar mengatakan penggeledahan dilakukan bersama tim digital forensik. Selain uang, penyidik mengamankan perangkat elektronik dan dokumen yang dinilai relevan dengan penelusuran perkara. Barang-barang tersebut masih menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti.
Penggeledahan berlangsung di enam tempat di wilayah Jakarta. Kejagung belum merinci dalam keterangan yang dikutip REQnews siapa pemilik setiap lokasi atau bagaimana uang tunai itu terkait dengan masing-masing perusahaan. Karena itu, penyitaan uang belum dengan sendirinya menjelaskan alur penerimaan maupun pihak yang menguasainya.
Telepon dan laptop dapat diperiksa secara digital, sementara dokumen dan rekaman CCTV menjadi barang bukti lain yang diamankan. Keterangan Kejagung yang diberitakan REQnews menyebut tim digital forensik turut serta saat penggeledahan. Hasil pemeriksaan barang-barang itu diharapkan membantu penyidik menguji hubungan antara aktivitas perusahaan, pengelolaan izin, dan pihak yang diduga mengendalikan usaha.
Kejagung masih mengembangkan penyidikan. Sebanyak 38 orang telah dimintai keterangan sebagai saksi. Penyidik, menurut laporan tersebut, masih melengkapi alat bukti dan memperkuat konstruksi perkara sebelum berkas diserahkan kepada penuntut umum.
Sejumlah perusahaan masuk dalam penyidikan
Dalam perkara ini, penyidik menelusuri kegiatan PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, PT DAA, dan PT HJ. Saiful menyatakan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan sejumlah perusahaan itu diduga berada di bawah kendali AK. Dugaan tersebut masih ditangani penyidik dan belum merupakan putusan pengadilan.
Keterangan yang sama juga menyoroti izin usaha pertambangan produksi PT BSC dan PT KAA. Izin kedua perusahaan itu disebut telah berakhir pada 2015. Namun, izin tersebut diduga mengalami penangguhan atau suspend sampai tiga kali. Saiful menilai perlakuan itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sebab izin yang sudah habis semestinya dihentikan dan dikembalikan kepada negara.
Nama PT BSC dalam keterangan mengenai izin berbeda dari PT BSJ yang tercantum dalam daftar perusahaan yang diselidiki. Kejagung belum menguraikan dalam laporan yang tersedia apakah perbedaan nama tersebut merujuk pada entitas berbeda atau kekeliruan pencatatan. Yang disebut secara tegas terkait izin berakhir pada 2015 adalah PT BSC dan PT KAA.
Persoalan izin menjadi salah satu jalur penyidikan untuk menguji bagaimana kegiatan tambang dapat berjalan dalam periode yang ditelusuri. Rentang perkara yang disebut Kejagung mencapai 12 tahun, dari 2013 sampai 2025. Penyidik belum membeberkan rincian nilai kerugian negara atau tahap kegiatan tambang yang sedang diperiksa dalam keterangan tersebut.
Keberadaan AK juga ditelusuri
Perkembangan lain menyangkut keberadaan AK. Kompas.com melaporkan Kejagung telah memperoleh data perlintasan orang yang dicari itu dan menduga ia berada di luar negeri. Tirto.id juga memberitakan Kejagung menggandeng pihak imigrasi untuk menelusuri keberadaan Arif Kurniawan.
Informasi tersebut menambah satu sisi dalam penyidikan, tetapi belum menjelaskan lokasi pasti AK ataupun langkah hukum yang telah dijalankan terhadapnya. Dalam perkara ini, dugaan kendali atas perusahaan dan keberadaan di luar negeri tetap harus diuji melalui bukti serta proses hukum. Penyitaan uang maupun perangkat elektronik juga masih perlu dikaitkan dengan rangkaian transaksi yang sedang ditelusuri.
Untuk saat ini, Kejagung menyatakan fokusnya melengkapi bukti dan memperjelas konstruksi perkara. Pemeriksaan terhadap 38 saksi dan analisis barang bukti hasil penggeledahan menjadi bagian dari pekerjaan penyidik sebelum perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan.
