Pemerintah Kabupaten Lamongan belum menetapkan sanksi untuk Angely Emitasari, Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, yang namanya terseret dugaan perselingkuhan dengan seorang polisi di Kota Batu. Pemkab menunggu hasil penanganan perkara dan laporan resmi sebelum memutuskan tindakan administratif.
Kasus ini menjadi perhatian karena Angely, yang dikenal dengan inisial AE dalam sejumlah pemberitaan, memegang jabatan publik. Namun, pemerintah daerah menegaskan keputusan tidak akan dibuat hanya berdasarkan kabar yang beredar. Status dugaan perkara dan bukti yang dapat menjadi dasar tindakan masih harus diperjelas.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan telah menerima informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Seperti dilaporkan detikcom, Yuhronur menyatakan Pemkab akan menghormati proses hukum yang berjalan dan menunggu laporan yang jelas sebelum menentukan langkah terhadap AE.
Pemkab menanti laporan resmi sebelum bertindak
Yuhronur menyebut pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membina kepala desa. Karena itu, hasil proses hukum dan laporan resmi akan menjadi bahan pertimbangan sebelum Pemkab menentukan apakah perlu menjatuhkan tindakan administratif atau mengambil langkah lain sesuai aturan.
Menurut Yuhronur, persoalan ini juga menjadi pengingat bagi pejabat publik mengenai tanggung jawab moral dan posisi mereka sebagai panutan di lingkungan masyarakat. Ia menekankan bahwa kepala desa bukan semata-mata menjalankan urusan pemerintahan, tetapi juga membawa kepercayaan warga.
Kepala Dinas PMD Lamongan Joko Raharto mengatakan instansinya belum menerima surat atau dokumen resmi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Untuk sementara, dinasnya memantau perkembangan informasi. Joko menyatakan sanksi, apabila memang ada dasar untuk menjatuhkannya, akan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Camat Sukorame Harwa Yutomo juga belum menerima laporan tertulis dari Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat, tokoh masyarakat, maupun perangkat desa. Tanpa laporan itu, pihak kecamatan belum mengambil langkah pembinaan atau meneruskan perkara untuk ditindaklanjuti.
Harwa mengatakan koordinasi dengan Dinas PMD dapat dilakukan jika laporan resmi diterima. Ia juga belum memperoleh keterangan mengenai apakah AE tetap masuk kerja di kantor desa setelah kasus tersebut mencuat. Dengan demikian, hingga laporan itu diberitakan, belum ada kepastian mengenai kehadiran AE maupun keputusan administratif terhadap jabatannya.
Aturan desa membuka kemungkinan sanksi bertahap
Ruang sanksi bagi kepala desa bergantung pada hasil pemeriksaan dan dasar hukum yang ditemukan. Dalam pemberitaan detikcom mengenai ketentuan pemerintahan desa, kepala desa berkewajiban menaati peraturan serta etika dan norma sosial. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Pasal 29 dalam undang-undang yang sama memuat larangan bagi kepala desa, antara lain melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, menyalahgunakan wewenang, atau melanggar sumpah jabatan. Penerapan aturan tersebut terhadap AE tetap memerlukan pemeriksaan dan penilaian berdasarkan fakta, bukan sekadar dugaan yang beredar.
Ketentuan sanksi administratif dijabarkan dalam Pasal 30 serta Pasal 40 sampai 44 UU Desa dan aturan pelaksananya, yakni Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 juncto Permendagri Nomor 66 Tahun 2017. Berdasarkan uraian detikcom, sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis. Untuk pelanggaran berat atau keadaan tertentu yang memiliki dasar hukum, pemberhentian sementara hingga pemberhentian tetap dapat menjadi kemungkinan.
Artinya, pemberitaan tentang potensi sanksi bukan berarti keputusan telah dijatuhkan. Pemkab Lamongan masih perlu menerima hasil pemeriksaan dan memastikan dasar penindakan sebelum menentukan bentuk respons. Proses itu juga membedakan penanganan administratif di tingkat kabupaten dari perkara yang ditangani kepolisian.
Penggerebekan di hotel memicu pemeriksaan
Dugaan kasus tersebut mencuat setelah istri sah seorang anggota polisi berinisial EDA melaporkan keberadaan suaminya, IGA, ke Polres Batu. IGA disebut menjabat Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 7 November 2026, sekitar pukul 01.30 WIB, di sebuah hotel di kawasan Oro-oro Ombo, Kota Batu.
Menurut laporan detikcom, EDA membuntuti kendaraan suaminya hingga ke hotel, lalu meminta bantuan petugas. Petugas piket Pamapta, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batu, serta Seksi Propam mendatangi lokasi bersama pihak hotel. Keduanya kemudian ditemukan berada di satu kamar. Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa membenarkan bahwa petugas menindaklanjuti laporan yang diterima.
Perkara yang melibatkan IGA juga mendapat perhatian internal kepolisian, sementara Pemkab Lamongan menunggu perkembangan hukum dan dokumen resmi. Sampai ada kejelasan tersebut, belum ada keputusan sanksi terhadap AE maupun kepastian tentang status tugasnya sebagai kepala desa.
