Tokoh masyarakat Banten, Mulyadi Jayabaya, mengajukan empat nama yang menurutnya layak dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. Nama yang disodorkan ialah Sufmi Dasco Ahmad, Hatta Rajasa, Sugiono, dan Rosan Perkasa Roeslani.
Usulan tersebut bukan pengumuman bahwa pergantian wakil presiden telah diputuskan. Jayabaya menyebutnya sebagai aspirasi agar tersedia sejumlah figur untuk dipertimbangkan jika proses pengisian jabatan itu benar-benar diperlukan. Penentuan, menurut dia, tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Dalam pemberitaan Indoposco pada Kamis, 12 November 2026, Jayabaya menyatakan keempat tokoh memiliki rekam jejak dan keunggulan yang berbeda. Ia menilai latar belakang mereka dapat menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak menetapkan satu nama sebagai pilihan akhir.
“Keempatnya punya rekam jejak dan prestasi. Tinggal nanti mekanisme konstitusional yang akan menentukan siapa yang terbaik untuk bangsa,” ujar Jayabaya.
Dasco dinilai mampu menjembatani parlemen
Sufmi Dasco Ahmad masuk dalam daftar karena pengalamannya di parlemen dan kemampuannya berkomunikasi dalam politik. Jayabaya menilai posisi Dasco sebagai pimpinan DPR RI membuatnya memahami dinamika lembaga legislatif.
Peran tersebut, menurut penilaian Jayabaya, juga dapat menjadi bekal untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan parlemen. Pertimbangan itu menempatkan Dasco sebagai salah satu nama dengan pengalaman politik yang kuat dalam daftar yang diajukan.
Namun, penyebutan Dasco dalam usulan itu belum berarti ia telah ditetapkan sebagai calon resmi. Jayabaya mengajukan empat nama sekaligus dan menyerahkan proses penilaian lebih lanjut kepada mekanisme yang berlaku.
Pengalaman pemerintahan dan diplomasi
Nama kedua adalah Hatta Rajasa, yang dalam laporan Indoposco disebut menjabat Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Jayabaya menyoroti pengalamannya di pemerintahan, termasuk pernah menduduki jabatan menteri di sejumlah kementerian strategis.
Hatta juga pernah menjadi calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari alasan Jayabaya memasukkannya ke dalam daftar. Ia melihat rekam jejak pemerintahan Hatta sebagai modal yang patut diperhitungkan jika jabatan wakil presiden perlu diisi.
Sementara itu, Sugiono dipandang memiliki kapasitas diplomasi dan wawasan internasional. Jayabaya menyebut pengalaman Sugiono sebagai mantan Menteri Luar Negeri relevan dengan kebutuhan Indonesia untuk memahami posisi dan hubungan negara di tingkat global.
Dalam pandangan Jayabaya, bekal tersebut dapat mendukung kerja sama luar negeri Indonesia. Penilaian itu menjadi sisi yang membedakan Sugiono dari nama lain yang lebih banyak dikaitkan dengan parlemen, pemerintahan domestik, atau dunia usaha.
Rosan membawa pengalaman dunia usaha
Nama keempat, Rosan Perkasa Roeslani, dipertimbangkan karena latar belakangnya sebagai pengusaha. Jayabaya menilai Rosan memiliki kemampuan manajerial serta jaringan bisnis internasional. Ia juga menyebut pengalaman Rosan memimpin berbagai organisasi bisnis sebagai bekal yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan demikian, empat nama yang diajukan mewakili rekam pengalaman yang tidak seragam. Dasco dikaitkan dengan dinamika legislatif, Hatta dengan pemerintahan, Sugiono dengan diplomasi, sedangkan Rosan dengan manajemen dan jejaring usaha. Jayabaya menekankan kelebihan masing-masing, bukan menyatakan bahwa satu figur pasti lebih unggul daripada yang lain.
Ia mengatakan usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk memicu kegaduhan politik. Menurut Jayabaya, daftar itu merupakan aspirasi masyarakat agar proses pengisian jabatan, bila memang terjadi kekosongan, menghasilkan sosok yang mampu menjalankan tugas dan bekerja bersama presiden.
Jayabaya juga berharap siapa pun yang nantinya dipilih melalui mekanisme konstitusional di MPR memiliki kompetensi dan integritas, serta dapat menjaga stabilitas politik. Usulan empat nama itu kini tetap berada pada tahap aspirasi; keputusan, sebagaimana ditekankan Jayabaya, bergantung pada proses konstitusional jika pengisian jabatan tersebut benar-benar diperlukan.
