Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan Kabareskrim dan para Kapolda menindak praktik percaloan serta pungutan liar dalam perekrutan tenaga kerja. Pencari kerja yang menemukan dugaan pemerasan atau tawaran kerja mencurigakan diminta melapor melalui layanan Polisi 110 atau kepada Bhabinkamtibmas setempat.
Instruksi itu disampaikan saat peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu, 11 November 2026. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia dan Divisi Humas Polri, sasaran pengawasan mencakup praktik di sekitar kawasan industri maupun dugaan keterlibatan oknum di dalam perusahaan.
Pengaduan dapat disampaikan lewat 110
Kapolri meminta jajarannya merespons laporan masyarakat dengan cepat. Kanal yang tersedia meliputi call center 110, jaringan Bhabinkamtibmas di tingkat desa atau kelurahan, serta kantor kepolisian terdekat. Langkah itu ditujukan agar pencari kerja punya jalur untuk melaporkan pungutan atau tekanan yang muncul selama proses mencari pekerjaan.
Modus percaloan, menurut Suyudi, dapat membebani orang yang sedang mencari penghasilan. Praktik tersebut juga dinilai mengganggu iklim investasi dan kepastian hukum di daerah. Karena itu, penanganan tidak hanya diarahkan pada pelaku di sekitar kawasan industri, tetapi juga dugaan praktik serupa yang melibatkan orang dalam perusahaan.
Polri juga akan berkoordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan. Kewaspadaan di lingkungan kerja dinilai perlu berjalan bersama tindak lanjut atas aduan, agar proses perekrutan tidak menjadi ruang bagi pungutan yang tidak semestinya.
Suyudi mengingatkan pencari kerja agar memeriksa kejelasan tawaran sebelum menindaklanjutinya. Ia juga meminta asesor uji kompetensi menjaga integritas dan objektivitas penilaian, termasuk dalam pengujian kompetensi satpam. Hasil penilaian yang dapat dipercaya diperlukan agar proses seleksi tetap memiliki kredibilitas bagi pencari kerja dan dunia usaha.
Poliran diarahkan menjadi penghubung lintas sektor
Poliran diluncurkan sebagai wadah untuk membantu memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan. Polri menyatakan program ini tidak mengambil alih tugas kementerian, pemerintah daerah, maupun asosiasi usaha. Perannya adalah memfasilitasi kerja sama dan mempertemukan pencari kerja dengan penyedia penyaluran tenaga kerja yang tidak membebankan biaya ilegal.
Acara di Bandung turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Barat. Kolaborasi itu melibatkan pula Baharkam Polri, Polda Jawa Barat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia.
Keterlibatan banyak pihak menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan akses pekerjaan. Namun, Poliran tidak cukup berhenti pada kegiatan peluncuran. Kapolri meminta jajarannya mengawal program hingga peserta benar-benar tersalurkan ke dunia kerja.
Menurut Suyudi, pekerjaan memberi penghasilan sekaligus kepastian bagi keluarga. Ia mengaitkan kesejahteraan keluarga dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Atas dasar itu, Polri menyatakan ikut berperan dalam upaya mengatasi pengangguran, tanpa menggantikan tanggung jawab lembaga lain.
Pengawasan diminta berlanjut setelah peluncuran
Instruksi penindakan dan kanal pengaduan menjadi dua jalur yang disiapkan dalam program tersebut: menindak dugaan pelanggaran serta memberi pencari kerja tempat untuk menyampaikan laporan. Masyarakat yang merasa dimintai uang atau menemukan proses perekrutan yang mencurigakan dapat menggunakan layanan 110, menghubungi Bhabinkamtibmas, atau mendatangi kepolisian terdekat.
Polri juga diminta memastikan pengawalan Poliran berlanjut setelah acara di Bandung. Pemantauan penyaluran peserta ke pekerjaan menjadi tahapan berikutnya, sementara tindak lanjut laporan tentang calo dan pungutan liar berada di tangan jajaran kepolisian yang menerima pengaduan.
