Kapolri menyebut perwira tinggi Polri berinisial TK menjalankan pengawasan dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keterangan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Menurut paparan Kapolri, TK mendapat perintah dari seseorang berinisial AS setelah AS melaporkan hasil penyadapan kepada LSP. Urutan tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada anggota DPR mengenai dugaan penyadapan itu.
“Kemudian (AS) melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance (pengawasan),” kata Kapolri, sebagaimana diberitakan Kompas.tv.
Identitas lengkap AS dan LSP tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. Demikian pula, belum dipaparkan apa yang diawasi TK, kapan aktivitas itu dilakukan, atau bagaimana kaitannya secara rinci dengan proses penyadapan terhadap Prabowo.
TK disebut perwira tinggi berpangkat brigjen
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan TK adalah perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal. Penegasan mengenai pangkat itu disampaikan untuk memperjelas kedudukan sosok yang disebut Kapolri dalam rapat.
Namun, informasi mengenai pangkat belum menjelaskan peran TK secara menyeluruh. Istilah surveillance dalam keterangan tersebut diterangkan sebagai pengawasan, sementara uraian tentang bentuk kegiatan, sasaran, dan dasar perintahnya belum disampaikan secara terbuka.
Perbedaan antara tindakan pengawasan dan penyadapan juga belum diuraikan dalam paparan tersebut. Karena itu, keterangan Kapolri baru menjelaskan rangkaian perintah yang disebut melibatkan AS, LSP, dan TK, bukan seluruh mekanisme yang diduga terjadi dalam perkara ini.
ANTARA melaporkan Polri masih mendalami peran TK. Artinya, penjelasan yang muncul di rapat Komisi III belum menutup pemeriksaan atas keterlibatan pihak-pihak yang disebut. Belum ada rincian mengenai tahapan pendalaman maupun kapan hasilnya akan disampaikan.
Sejumlah aspek perkara belum dijelaskan
Informasi yang disampaikan sejauh ini belum menjawab sejumlah hal mendasar bagi publik: apa objek penyadapan, bagaimana tindakan itu dilakukan, serta bukti apa yang menjadi dasar penyelidikan. Tidak ada pula keterangan tentang waktu kejadian atau pihak lain yang mungkin terlibat.
Kekosongan informasi tersebut membuat penting untuk membedakan pernyataan tentang dugaan peran seseorang dari kesimpulan hukum. Penyebutan TK sebagai pelaksana pengawasan merupakan bagian dari penjelasan Kapolri, sedangkan status dan tanggung jawab hukum para pihak perlu mengikuti proses pemeriksaan.
Di ruang publik, perhatian juga tertuju pada dugaan status “end user” yang dikaitkan dengan Listyo Sigit. Kompas.id menilai penyebutan status itu masih terlalu dini. Informasi tersebut perlu ditempatkan terpisah dari pernyataan mengenai TK, sebab bahan yang tersedia tidak menjelaskan hubungan rinci antara dugaan status itu dan rangkaian yang dipaparkan Kapolri.
Judul pemberitaan lain menyebut Kapolri Listyo Sigit dan isu status “end user”, sementara keterangan rapat yang diberitakan Kompas.tv mengatribusikan pernyataan tentang TK kepada Kapolri Suyudi Ario Seto. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan perbedaan penyebutan tersebut. Karena itu, identitas dan peran dalam setiap keterangan perlu dirujuk sesuai laporan masing-masing, tanpa menyimpulkan hubungan yang belum diterangkan.
Usulan pasal makar menuai pengingat
Perkara ini juga memunculkan perdebatan tentang kemungkinan penggunaan pasal makar. Kompas.com melaporkan adanya usulan dari DPR untuk menerapkan pasal tersebut dalam kasus penyadapan. Namun, bahan yang tersedia tidak merinci siapa pengusulnya, argumentasi yang disampaikan, ataupun apakah usulan itu telah menjadi langkah resmi dalam penanganan perkara.
ICJR mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak diintervensi. Peringatan itu menambah dimensi lain pada pembahasan kasus, yang kini bukan hanya menyangkut dugaan penyadapan dan peran TK, tetapi juga pilihan pasal serta independensi proses hukum.
Sejauh ini, perkembangan konkret yang diberitakan adalah Polri mendalami peran TK setelah Kapolri mengungkap adanya perintah surveillance. Publik masih menunggu penjelasan lanjutan mengenai dasar kegiatan tersebut, hubungan para inisial yang disebut, serta hasil pemeriksaan kepolisian. Langkah berikutnya bergantung pada pendalaman yang sedang dilakukan Polri.
