Dokumen fisik yang dikirim dari Jakarta ke dua kota disebut menjadi salah satu petunjuk dalam penyelidikan dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat pertahanan Andi Widjajanto menilai pola pengiriman itu dapat membantu aparat menelusuri orang-orang yang terlibat, tetapi klaim bahwa dalang kasus telah diketahui belum disertai pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka.
Dalam wawancara dengan AFU.id yang diberitakan pada 17 November 2026, Andi mengatakan hasil sadapan diduga diunduh tanpa koneksi jaringan, disimpan menggunakan perangkat USB, lalu dicetak dan dikirim dengan kurir. Ia meyakini aparat keamanan telah memetakan jaringan di balik pengiriman tersebut. Pernyataan itu merupakan penilaian Andi, bukan keterangan resmi BIN atau Bareskrim yang disampaikan dalam laporan tersebut.
Perbedaan antara dugaan yang disampaikan pengamat dan status penyidikan menjadi penting. Pemberitaan Kompas.com dan detikNews menyebut Kapolri menyatakan belum ada tersangka makar dalam perkara penyadapan Presiden. Laporan yang sama-sama dirangkum media juga menyebut polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dokumen cetak disebut menghindari jejak digital
Menurut Andi, penggunaan media fisik merupakan cara untuk mengurangi jejak komunikasi elektronik. Ia menyebut sistem Lawful Interception Management System (LIMS) mencatat aktivitas pada server. Karena itu, menurut penjelasannya, pengambilan data dilakukan secara luring, bukan melalui aplikasi pesan atau saluran digital yang dapat meninggalkan catatan tambahan.
Hasilnya kemudian dicetak dan dibawa dari Jakarta menuju kota yang dalam laporan AFU.id hanya disebut sebagai kota X dan Y. Andi menilai perpindahan dokumen semacam ini justru menyediakan jalur yang bisa ditelusuri. “Pola ini justru sangat mudah untuk ditelusuri,” ujarnya kepada AFU.id.
Namun, bahan pemberitaan itu tidak memuat rincian kapan dokumen dikirim, siapa kurirnya, atau bagaimana aparat mengidentifikasi tujuan pengiriman. Rincian tersebut belum dapat dipastikan dari informasi yang disampaikan. Karena itu, dugaan soal alur dokumen belum dengan sendirinya membuktikan siapa yang memerintahkan penyadapan atau siapa saja yang mengetahui operasi tersebut.
AFU.id juga mengutip Andi yang menyebut BIN dan Bareskrim diyakini telah memperoleh gambaran mengenai pihak-pihak yang berada di balik perkara. Sampai keterangan itu diberitakan, tidak ada nama yang diumumkan sebagai dalang oleh aparat. Tidak tersedia pula penjelasan resmi mengenai barang bukti yang telah ditemukan atau tahapan pemeriksaan yang sudah dilakukan.
Andi kaitkan perkara dengan dugaan jaringan lama
Andi menyebut operasi tersebut sebagai praktik deep state, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan jaringan atau infrastruktur kekuasaan yang bekerja di luar mekanisme resmi. Ia berpendapat Kantor Staf Presiden tidak memiliki kewenangan maupun perangkat penyadapan. Dalam pandangannya, perangkat yang diduga digunakan berasal dari infrastruktur yang dibawa dari jabatan Listyo Sigit sebelumnya di kepolisian.
Uraian itu tetap merupakan analisis Andi. Informasi yang tersedia tidak memuat tanggapan langsung dari Listyo Sigit, Kantor Staf Presiden, maupun BIN untuk mengonfirmasi atau membantah klaim tersebut. Tanpa penjelasan dari pihak-pihak itu, dugaan mengenai asal perangkat dan struktur yang mengoperasikannya belum bisa diperlakukan sebagai kesimpulan penyidikan.
Andi juga menilai penanganan perkara berlangsung dengan kehati-hatian karena pertimbangan stabilitas politik dan ekonomi. Ia mengatakan pemerintah memilih menurunkan eskalasi menjelang sebuah peristiwa politik yang disebut akan berlangsung dalam dua minggu. Laporan AFU.id tidak merinci peristiwa yang dimaksud ataupun menjelaskan keputusan pemerintah secara terpisah dari penilaian Andi.
Status hukum masih menunggu penjelasan polisi
Di sisi lain, laporan Kompas.com dan detikNews menekankan bahwa belum ada tersangka makar. Pemberitaan itu tidak berarti perkara dugaan penyadapan telah selesai. Ringkasan laporan yang tersedia menyebut polisi masih memproses kasus dan membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Perkembangan penyidikan berikutnya akan menentukan apakah dugaan pengiriman dokumen dapat dikaitkan dengan orang tertentu dan memenuhi unsur pidana. Sejauh informasi yang telah diberitakan, publik belum memperoleh keterangan terperinci mengenai bukti yang dipegang penyidik maupun jadwal pengumuman hasil penyelidikan. Kepolisian masih menjadi pihak yang diharapkan menjelaskan status perkara serta langkah hukum selanjutnya.
