Desakan agar ijazah anggota DPR dibuka dan diperiksa kembali mengarah pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan data pendidikan para legislator ketika masih berstatus calon anggota legislatif tersedia di laman KPU dan dapat diakses publik.
Pernyataan Dasco disampaikan di kompleks parlemen, Selasa (17/11), menyusul munculnya petisi yang meminta keterbukaan dokumen pendidikan anggota DPR. Perdebatan itu mencuat setelah pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang terjadi di tengah polemik mengenai ijazah SMA-nya, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Namun, akses terhadap informasi pendidikan dalam pencalonan dan permintaan untuk memeriksa kembali keabsahan ijazah merupakan dua hal yang tidak sepenuhnya sama. Dasco merujuk pada data calon yang tersimpan di KPU. Sementara itu, petisi masyarakat meminta pemeriksaan ulang dokumen anggota legislatif yang sedang menjabat.
Petisi meminta pemeriksaan ulang ijazah legislator
Petisi di Change.org itu diinisiasi Farida Octavia. Ia meminta pimpinan DPR membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah para anggota, dari tingkat sekolah menengah sampai pendidikan tinggi. Petisi tersebut juga meminta KPU dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang secara terbuka dan independen.
Jumlah dukungan bertambah dalam rentang beberapa jam pada Selasa. CNN Indonesia melaporkan petisi telah memperoleh 21.600 tanda tangan pada pukul 12.06 WIB. Dalam laporan berikutnya, jumlahnya tercatat 22.098 pada pukul 14.29 WIB. Angka itu menunjukkan perkembangan dukungan pada waktu pelaporan, bukan jumlah akhir petisi.
Farida menilai warga perlu dapat memastikan bahwa orang yang ikut merumuskan kebijakan mempunyai latar pendidikan yang sah. Ia juga meminta anggota DPR membuka dokumen secara sukarela, dengan tujuan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Petisi tersebut mengajukan tiga jalur tuntutan: keterbukaan dokumen oleh pimpinan DPR, pemeriksaan ulang oleh lembaga terkait, serta kesediaan anggota DPR memperlihatkan ijazahnya. Tuntutan itu belum berarti pemeriksaan telah dimulai atau seluruh dokumen sudah dipublikasikan.
Komisi X menyebut verifikasi berada di tangan KPU
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengatakan pemeriksaan ijazah yang digunakan sebagai syarat pencalonan merupakan kewenangan KPU. Ia menghormati desakan publik, tetapi menekankan bahwa prosesnya harus berjalan mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku.
“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujar Lalu.
Menurut Lalu, dokumen pendidikan termasuk dalam persyaratan administrasi pencalonan anggota DPR. Pemeriksaan dan verifikasi dokumen tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan pemilu. Karena itu, ia menyarankan pertanyaan mengenai cara KPU memeriksa berkas diajukan langsung kepada lembaga tersebut.
Posisi itu sejalan dengan pernyataan Dasco mengenai ketersediaan data calon di situs KPU, tetapi belum menjawab secara rinci apakah dokumen asli setiap legislator dapat dilihat publik atau bagaimana permintaan audit ulang akan ditangani. Keterangan yang disampaikan para pimpinan DPR dalam laporan CNN Indonesia berpusat pada kewenangan KPU dan mekanisme pencalonan.
Dasco mengatakan, “Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua.” Ia merujuk pada informasi yang tersedia saat para legislator mencalonkan diri.
Respons KPU menjadi tindak lanjut yang ditunggu
Perbedaan antara melihat data pencalonan dan meminta verifikasi ulang menjadi pokok persoalan berikutnya. Keterangan dari KPU diperlukan untuk menjelaskan dokumen apa yang tersedia bagi publik, bagaimana pemeriksaan administrasi dilakukan, serta apakah ada prosedur khusus untuk menindaklanjuti permintaan audit terhadap anggota DPR aktif.
Lalu menegaskan bahwa Komisi X mendukung prinsip keterbukaan, tetapi menyerahkan penjelasan teknis kepada KPU sebagai pihak yang berwenang dalam tahapan pencalonan. Sementara itu, Dasco menyebut data calon dapat diakses melalui laman lembaga tersebut.
Hingga laporan CNN Indonesia pada Selasa (17/11), belum ada keterangan dalam laporan tersebut mengenai keputusan KPU atas permintaan pemeriksaan ulang yang diajukan melalui petisi. Pertambahan tanda tangan menunjukkan tuntutan publik terus mendapat dukungan, sedangkan langkah selanjutnya bergantung pada penjelasan dan respons lembaga terkait.
