Anggota TNI yang diduga memukul seorang santri di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Pangandaran, telah ditahan di Denpom III/2 Tasikmalaya. Keluarga korban meminta proses hukum berjalan sesuai aturan, sementara kondisi santri disebut membuatnya takut untuk kembali ke pesantren.
Peristiwa itu terjadi pada Senin malam, 10 November 2025. Dandim 0625 Pangandaran Letkol Czi Imam Purwono menyatakan anggota tersebut datang ke pondok untuk mencari seseorang karena urusan pribadi, bukan menjalankan tugas kedinasan. Ia mengatakan proses hukum terhadap terduga pelaku tetap berjalan.
Korban menjalani visum, keluarga khawatir soal trauma
Orangtua korban, yang hanya disebut berinisial A dan berusia 42 tahun, mengatakan anaknya, R, mengalami memar di beberapa bagian tubuh, termasuk tangan dan paha. Keluarga telah membawa R untuk menjalani visum. Kepada Kompas.com, A menyampaikan harapannya agar perkara itu diproses sesuai ketentuan.
“Saya berharap pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku,” kata A.
A juga mengkhawatirkan dampak kejadian tersebut terhadap kondisi anaknya. R disebut merasa takut dan tidak mau kembali ke pesantren. Keluarga belum menyampaikan rincian lebih lanjut mengenai kondisi psikologis korban, tetapi kekhawatiran itu memperlihatkan persoalan yang mereka hadapi tidak berhenti pada luka fisik.
Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan turut mengusik rasa aman santri lain. Ketua PCNU Kabupaten Pangandaran KH Asep Nurdin menilai tindakan semacam itu mencederai nilai kemanusiaan dan fungsi pesantren sebagai tempat belajar. Ia meminta aparat mengusut perkara secara terbuka dan adil.
“Apabila terbukti bersalah, pelaku harus diberi sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata Asep, seperti dikutip NU Online Jabar pada 18 November 2025. Ia juga menegaskan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu proses belajar para santri.
Arif minta proses hukum terbuka dan setara
Arif Rahmatul Hakim, santri asal Kabupaten Ciamis, menyoroti pentingnya pertanggungjawaban hukum dalam perkara yang melibatkan anggota aparat. Menurut pandangannya, seragam maupun pangkat tidak boleh membuat seseorang memperoleh perlakuan istimewa. Pemeriksaan, kata dia, perlu dilakukan secara objektif dan perkembangan penanganan disampaikan kepada publik sesuai ketentuan.
Arif juga mengingatkan agar perlindungan korban dan keluarganya diperhatikan selama proses berlangsung. Pemeriksaan, menurut dia, semestinya bertumpu pada alat bukti, keterangan saksi, kondisi korban, serta fakta yang dapat diuji. Ia menilai permintaan maaf atau penyelesaian kekeluargaan tidak semestinya menggantikan proses hukum jika terdapat dugaan tindak pidana.
Ia mengaitkan perlindungan korban dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi penerapannya bergantung pada usia korban dan pembuktian perkara. Pasal 76C melarang kekerasan terhadap anak. Pasal 80 mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut, dengan hukuman yang berbeda sesuai akibat yang dialami korban.
Informasi yang tersedia tidak menyebut usia R. Karena itu, ketentuan perlindungan anak tidak dapat langsung dipastikan berlaku pada perkara ini. Arif menyampaikan bahwa jika korban berusia di bawah 18 tahun dan unsur pidananya terpenuhi, aturan tersebut perlu ditegakkan tanpa membedakan latar belakang terduga pelaku.
Penahanan belum berarti perkara selesai
Detikcom melaporkan bahwa terduga pelaku telah berada dalam tahanan Denpom III/2 Tasikmalaya. Penahanan itu menandai proses penanganan perkara di lingkungan militer, tetapi belum merupakan putusan tentang kesalahan. Hingga laporan-laporan pada 17 dan 18 November 2025, belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan akhir atau sanksi yang dijatuhkan.
NU Online Jabar juga mengangkat adanya dugaan bahwa anggota tersebut berada dalam keadaan mabuk. Dugaan itu perlu dipisahkan dari keterangan resmi Dandim yang menyebut kedatangannya dipicu urusan pribadi. Penetapan fakta dan pertanggungjawaban tetap menunggu pemeriksaan aparat penegak hukum.
Bagi keluarga, proses berikutnya akan menentukan apakah dugaan pemukulan ditangani hingga tuntas sekaligus memberi kepastian mengenai perlindungan R. Sementara itu, anggota TNI tersebut masih ditahan di Denpom III/2 Tasikmalaya dan proses hukum disebut terus berjalan.
