Area parkir sebuah lapangan padel di Jalan Kemang Selatan XII, Jakarta Selatan, belum tercakup dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), meski bangunan utama lapangan telah memiliki dokumen tersebut. Temuan ini muncul setelah area parkir itu longsor pada Selasa lalu dan mendorong Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan penutupan bangunan komersial yang tidak memenuhi persyaratan PBG.
Instruksi itu berlaku bagi lapangan padel maupun bangunan komersial lain. Pramono menegaskan tidak akan ada pengecualian, termasuk jika pemiliknya berasal dari kalangan pejabat atau politisi. Ia menyampaikan perintah tersebut seusai rapat di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026), seperti diberitakan Liputan6.
“Enggak ada kompromi untuk itu,” kata Pramono, merujuk pada bangunan komersial yang belum mengantongi PBG.
Dokumen PBG belum mencakup area parkir
Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Selatan Mario Wibowo menjelaskan, PBG yang sudah diterbitkan mencakup bangunan utama lapangan padel. Area parkir yang berada di luar bidang bangunan utama belum masuk dalam dokumen itu.
Dengan demikian, persoalan yang terungkap di Kemang bukan ketiadaan PBG untuk seluruh bangunan lapangan. Fasilitas parkirnya yang belum tercatat dalam persetujuan tersebut. Perbedaan cakupan ini penting karena area yang longsor merupakan fasilitas pendukung di luar bangunan utama.
ANTARA melaporkan, Mario menyebut pengelola perlu memenuhi persyaratan yang berlaku untuk area parkir tersebut. UP PMPTSP Jakarta Selatan akan menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola dan mengimbau mereka melengkapi perizinannya.
Mario juga mengingatkan bahwa izin menjalankan usaha dan pemenuhan ketentuan bangunan gedung adalah dua urusan berbeda. Kepemilikan izin usaha, dengan begitu, tidak serta-merta berarti seluruh bagian bangunan dan fasilitasnya telah tercakup dalam PBG.
Pramono sebut aturan berlaku tanpa pengecualian
Pramono mengatakan Pemprov DKI telah beberapa kali mengingatkan pihak yang hendak membangun lapangan padel agar memenuhi ketentuan. Sekitar enam hingga tujuh bulan sebelumnya, pemerintah sempat memberi relaksasi untuk pembangunan lapangan tersebut. Namun, kelonggaran itu tetap disertai syarat bahwa bangunan harus memiliki PBG.
Ia meminta aturan tersebut diterapkan kepada seluruh pemilik. Menurut Pramono, bangunan komersial tanpa PBG harus ditutup, termasuk yang dimiliki politisi maupun pejabat. Pernyataan itu disampaikan sebagai penegasan bahwa status pemilik tidak mengubah kewajiban perizinan.
Instruksi penutupan yang diumumkan Pramono mencakup bangunan komersial yang tidak memiliki PBG, bukan hanya fasilitas olahraga padel. Namun, keterangan mengenai lokasi Kemang menunjukkan ada perbedaan antara bangunan utama yang telah mendapat persetujuan dan area parkir yang belum terdaftar. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen menjadi penting untuk memastikan bagian mana yang belum memenuhi ketentuan.
Pemberitahuan akan disampaikan kepada pengelola
Untuk lokasi di Jalan Kemang Selatan XII, tindak lanjut yang disebutkan Mario adalah penyampaian pemberitahuan serta imbauan agar pengelola melengkapi persyaratan. ANTARA melaporkan keterangan itu setelah longsor terjadi di area parkir lapangan padel di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan.
Adapun perintah Pramono menyasar bangunan komersial yang belum memiliki PBG. Pemerintah daerah sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pihak yang membangun lapangan padel untuk mengurus persyaratan, tetapi kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi. Hingga keterangan yang disampaikan dalam laporan itu, langkah yang dinyatakan UP PMPTSP Jakarta Selatan adalah memberi tahu pengelola mengenai area parkir yang belum tercakup dan meminta persyaratan perizinannya dilengkapi.
