Wacana Gibran Rakabuming Raka berhenti sebagai wakil presiden membawa dua persoalan sekaligus: bagaimana status jabatan itu ditentukan secara konstitusional dan apa yang terjadi pada koalisi politik yang mengantarkannya ke pemerintahan. Sejumlah pemberitaan menyebut Gibran berpamitan, sementara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Gibran memilih berhenti atas kemauannya sendiri.
Informasi yang beredar itu belum menghapus pertanyaan mengenai jalur formalnya. Pengunduran diri berbeda dari pemberhentian melalui pemakzulan. Karena itu, isu Gibran mundur tidak cukup dibaca sebagai perubahan sikap politik atau perpisahan dari jabatan, tetapi juga perlu dilihat melalui ketentuan yang mengatur kekosongan posisi wakil presiden.
Kompas.id, dalam analisisnya tentang relasi kekuasaan dan demokrasi, mengingatkan bahwa persoalan ini tidak semestinya berhenti pada sosok yang menduduki jabatan. Cara kekuasaan berpindah dan jaringan yang memungkinkan keluarga politik terus hadir di pusat pemerintahan juga menjadi bagian dari persoalan.
Pengunduran diri berbeda dari pemakzulan
UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Sementara itu, Pasal 8 Ayat (2) mengatur pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Perbedaan jalur tersebut penting karena keputusan politik saja tidak dapat menggantikan prosedur yang sudah ditentukan konstitusi.
Dalam pemberitaan CNBC Indonesia, Yusril menyebut Gibran menyatakan berhenti atas kemauannya sendiri. DetikNews juga memuat kabar Gibran berpamitan, sedangkan CNN Indonesia menampilkan foto perpisahan setelah kabar pengunduran diri. Namun, keterangan dan gambaran perpisahan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh tahapan formal yang harus ditempuh.
Analisis Kompas.id menempatkan dua kemungkinan di depan: pengunduran diri atau pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan. Pada jalur kedua, prosesnya berkaitan dengan hak menyatakan pendapat di DPR. Apa pun pilihan yang diambil, dasar hukum dan prosedurnya perlu terang agar keputusan tentang jabatan publik tidak semata-mata menjadi hasil tekanan atau kesepakatan elite.
Perhatian pada prosedur bukan perkara teknis belaka. Jika proses formal diabaikan, konstitusi berisiko hanya dipakai untuk membenarkan keputusan politik yang sudah dibuat. Sebaliknya, kepatuhan pada mekanisme juga belum otomatis menjawab persoalan yang lebih luas mengenai hubungan kekuasaan, keluarga politik, dan kepentingan partai.
Koalisi elektoral belum tentu menjadi kesepakatan pemerintahan
Kompas.id membandingkan dinamika politik Indonesia dengan Filipina. Dalam pemilu 2022, Ferdinand Marcos Jr dan Sara Duterte bersekutu untuk meraih kemenangan. Keduanya datang dari keluarga politik dengan sejarah dan jaringan masing-masing, tetapi kemenangan itu tidak membuat hubungan mereka bertahan tanpa konflik.
Hubungan Marcos dan Duterte kemudian memburuk. Konflik terbuka berkembang, termasuk ancaman pembunuhan yang saling dilontarkan dan proses pemakzulan terhadap Sara Duterte pada 2025. Perbandingan itu bukan berarti situasi Indonesia akan berjalan dengan pola yang sama. Pelajarannya, persekutuan yang efektif untuk memenangi pemilu belum tentu memiliki landasan bersama untuk mengelola pemerintahan.
Dalam konteks Prabowo dan Gibran, pertanyaan yang diajukan Kompas.id adalah apakah pasangan politik tersebut disatukan oleh agenda programatik atau oleh pertemuan kepentingan yang lebih pragmatis. Ketegangan di antara elite, jika memang berlanjut, dapat memperlihatkan rapuhnya ikatan yang semula dibentuk untuk kepentingan elektoral.
Risikonya tidak hanya menyangkut hubungan dua tokoh. Ketika partai-partai berkumpul di sekitar pusat kekuasaan, fungsi pengawasan dan ruang bagi oposisi dapat melemah. Kompas.id menilai keadaan semacam itu membuat koalisi pemerintahan menyerupai pembagian kepentingan, sementara parlemen kehilangan jarak kritis terhadap penguasa.
Perubahan jabatan belum menjawab soal dinasti
Kontroversi mengenai Gibran, termasuk perdebatan seputar ijazahnya, tidak seharusnya menutup pembicaraan tentang cara dinasti politik bertahan. Pengunduran diri seseorang tidak serta-merta memulihkan demokrasi. Begitu pula pemberhentian yang dilakukan sesuai konstitusi tidak otomatis mengakhiri reproduksi kekuasaan melalui jaringan keluarga dan transaksi elite.
Demokrasi membutuhkan pergantian kekuasaan yang membuka peluang bagi tokoh di luar lingkaran yang sama. Ukurannya bukan semata siapa yang menggantikan pejabat yang pergi, melainkan apakah proses tersebut berlangsung berdasarkan aturan dan memberi ruang bagi sirkulasi kekuasaan yang lebih luas.
Karena itu, tahap berikutnya adalah memastikan status jabatan Gibran dan jalur konstitusional yang ditempuh, sekaligus memperjelas bagaimana kekosongan wakil presiden akan ditangani. Sampai ada kejelasan mengenai proses tersebut, kabar pamit dan pengunduran diri masih harus dibedakan dari keputusan formal negara.
