Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menyosialisasikan pembaruan Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) 2.1 kepada 125 tenaga kesehatan dan pengelola program dari tujuh kabupaten. Kegiatan yang berlangsung pada 20–21 Oktober 2026 di Hotel Vitta, Manokwari, itu menekankan pentingnya pencatatan layanan HIV yang akurat, tepat waktu, dan terlindungi.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, Sp.B, FINACS, membuka kegiatan tersebut pada Selasa, 20 Oktober 2026. Sosialisasi digelar melalui Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), khususnya untuk mendukung layanan tes serta Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV.
Dari 125 peserta, sebanyak 105 orang hadir langsung dan 20 lainnya mengikuti secara daring. Mereka berasal dari Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fakfak, dan Kaimana.
Dinkes Papua Barat dorong pencatatan layanan HIV lebih disiplin
Peserta mencakup petugas pencatatan dan pelaporan SIHA 2.1, petugas farmasi, serta pengelola program HIV/AIDS di tingkat provinsi dan kabupaten. Tenaga kesehatan dari puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya juga mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Alwan meminta para petugas meningkatkan pemahaman dan keterampilan menggunakan SIHA 2.1. Menurut dia, pencatatan yang tertib dan lengkap membantu memastikan laporan pelayanan tersusun tepat waktu sekaligus mendukung pemantauan program.
Ia mengingatkan agar petugas tidak menunggu hingga akhir bulan untuk mencatat atau memfinalisasi kunjungan pasien. Setiap layanan yang diberikan perlu segera dimasukkan ke dalam sistem agar keterlambatan dan risiko ketidaksesuaian data dapat ditekan.
Pesan yang ditekankan dalam kegiatan itu adalah, “Data Lengkap, Laporan Tepat Waktu, Pelayanan HIV Semakin Bermutu.” Alwan juga meminta petugas memeriksa kesesuaian informasi di aplikasi dengan catatan pelayanan, termasuk data pemberian antiretroviral (ARV), pemeriksaan viral load, serta pasien yang lost to follow-up (LTFU) atau terputus dari tindak lanjut pengobatan.
Validasi data dan perlindungan informasi pasien
Kualitas data, kata Alwan, diperlukan untuk memantau pelaksanaan program, mengevaluasi pelayanan, dan menjadi bahan pengambilan keputusan dalam penanggulangan HIV di Papua Barat. Karena itu, proses pencatatan tidak berhenti pada memasukkan informasi ke aplikasi, tetapi juga perlu disertai pemeriksaan dan validasi.
Koordinasi antara petugas SIHA, petugas farmasi, dan pengelola program HIV/AIDS di tingkat kabupaten maupun provinsi juga perlu dijaga. Alwan menilai kesinambungan kerja penting, termasuk ketika terjadi pergantian petugas, agar pencatatan dan pelaporan tidak terganggu.
Di sisi lain, ia mengingatkan peserta untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien. Informasi mengenai status HIV merupakan data yang harus dilindungi, sehingga penggunaan aplikasi dan pengelolaannya mesti dilakukan secara bertanggung jawab.
Alwan menyampaikan apresiasi kepada petugas yang selama ini terlibat dalam pelayanan bagi orang dengan HIV (ODHIV). Ia mendorong mereka terus memperkuat komitmen dan profesionalisme dalam menjalankan program.
Temuan kendala menjadi dasar tindak lanjut
Sosialisasi yang diselenggarakan melalui Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2M) Program HIV/AIDS dan Farmasi itu mendapat dukungan Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GF ATM) Komponen AIDS Tahun 2026.
Materi disampaikan melalui pemaparan, diskusi interaktif, demonstrasi aplikasi, dan praktik langsung. Peserta juga mengidentifikasi persoalan yang dihadapi fasilitas pelayanan kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan.
Sejumlah kendala yang muncul meliputi keterlambatan input dan finalisasi data, ketidaksesuaian antara data pelayanan dan sistem, keterbatasan sumber daya manusia, serta persoalan akibat pergantian petugas. Temuan itu menjadi bahan pembahasan untuk menyusun langkah perbaikan di masing-masing layanan.
Sebagai tindak lanjut, peserta menyepakati penguatan pencatatan rutin, validasi data secara berjenjang, dan peningkatan ketepatan waktu pelaporan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan juga didorong menyiapkan rencana tindak lanjut berdasarkan masalah yang ditemukan.
Kesepakatan tersebut menempatkan konsistensi kerja sehari-hari sebagai bagian penting dari pembaruan sistem. Dengan pencatatan yang terjaga dan perlindungan data pasien, informasi SIHA diharapkan dapat mendukung pemantauan layanan HIV secara lebih andal di Papua Barat.
