Sidang etik Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Mabes Polri menunjuk Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua majelis Komisi Kode Etik dan Profesi (KKEP) yang akan memeriksa perkara tersebut.
Sidang dijadwalkan digelar di Gedung Divisi Propam Polri. Berdasarkan keterangan yang dilaporkan CNN Indonesia pada 16 November, Hendro akan memimpin komisi sekaligus menjadi anggotanya. Ia akan didampingi empat perwira tinggi Polri dalam majelis.
Susunan majelis itu terdiri atas Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota, serta Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi sebagai anggota. Penunjukan para perwira tersebut diumumkan Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
Perkara yang diperiksa menyangkut dugaan penyadapan
Perkara yang membawa Eko ke sidang KKEP berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Informasi yang tersedia belum menjelaskan secara rinci dugaan perbuatan yang diperiksa, maupun uraian bukti dalam perkara itu. Karena itu, sidang etik pada 17 November menjadi agenda yang dijadwalkan untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.
Berita mengenai jadwal itu menyebut Eko sebagai Irjen, tetapi tidak memuat keterangan mengenai hasil sidang atau keputusan majelis. Sampai agenda tersebut berlangsung, belum ada informasi dalam laporan itu tentang sanksi yang mungkin dijatuhkan. Dengan demikian, penetapan jadwal dan susunan pengadil merupakan perkembangan yang diketahui, bukan putusan atas perkara.
Sejumlah judul berita yang beredar turut menyinggung Kapolri Listyo. Namun, laporan CNN Indonesia mengenai penunjukan majelis hanya menjelaskan jadwal sidang Eko Hadi dan nama-nama anggota KKEP. Laporan tersebut tidak mencantumkan jadwal sidang etik atas nama Listyo ataupun susunan majelis untuk perkara lain. Informasi itu tidak dapat dipastikan dari keterangan yang tersedia.
Hendro memiliki pengalaman di Propam dan reserse
Hendro Pandowo merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991. Sebelum penunjukan sebagai ketua majelis sidang Eko, ia pernah bertugas di Divisi Propam Polri sebagai Kepala Biro Provost. Pengalaman itu menjadi bagian dari perjalanan kariernya di kepolisian, yang juga mencakup penugasan di bidang reserse dan jabatan kewilayahan.
Dalam kariernya, Hendro pernah menjadi Kapolrestabes Bandung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kapolres Bandung, dan Kapolres Purwakarta. Ia juga pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat. CNN Indonesia mencatat Hendro sempat membongkar praktik mafia bola ketika bertugas di lingkungan Propam.
Setelah menjadi Karo Provost Propam, Hendro mengisi posisi Wakapolda Metro Jaya, lalu menjabat Kapolda Bangka Belitung. Ia kemudian menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum. Belakangan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memutasinya menjadi Perwira Tinggi Bareskrim Polri.
Riwayat jabatan tersebut membentang dari tugas pengawasan internal hingga penanganan perkara dan kepemimpinan di daerah. Dalam sidang Eko, Hendro akan memimpin majelis bersama empat perwira tinggi lain yang telah ditunjuk. Perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan sidang pada 17 November dan keterangan resmi Polri setelah pemeriksaan berlangsung.
