Direktur Utama PT Perwira Adhitama Sejati, Hirmon Tjandi, mengaku membayar Rp 22,5 miliar kepada Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho. Namun, menurut Hirmon, pembayaran itu tidak diikuti pendampingan hukum yang ia harapkan. Keterangan tersebut membuat hakim menelusuri apa yang sebenarnya ditawarkan Ferry hingga Hirmon bersedia membayar.
Hirmon menyampaikan hal itu saat bersaksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026). Dalam perkara yang sama, Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin juga menjadi terdakwa.
Seperti diberitakan DetikNews, kesepakatan antara Hirmon dan Ferry berkaitan dengan konsultasi hukum atas perkara dugaan korupsi impor baja pada 2016-2021. Dalam dakwaan TPPU, Ferry disebut terlibat bersama Febrie. Hirmon mengatakan Ferry memberi konsultasi, tetapi tidak mendampingi proses hukum perusahaan.
Kesepakatan retainer lima tahun
Hirmon menyebut nilai kesepakatan awal mereka Rp 25 miliar untuk masa lima tahun. Dana yang akhirnya ditransfer ke Prime Solution disebut sebesar Rp 22,5 miliar setelah sejumlah biaya diperhitungkan. Ferry dikenal Hirmon sebagai pemilik firma hukum Prime Solution Associate.
Hubungan keduanya, kata Hirmon, sudah terjalin sebelum perkara impor baja muncul karena urusan bisnis. Saat mulai berhadapan dengan persoalan hukum, ia mengaku belum memiliki pengalaman dan merasa kebingungan. Situasi itu menjadi salah satu hal yang ia sampaikan ketika jaksa bertanya mengapa perusahaan menyetujui nilai konsultasi yang begitu besar.
Hirmon mengatakan dirinya sedang tertekan setelah diperiksa dan tidak memahami banyak soal jasa kepengacaraan. Ketika ditanya apa yang membuatnya menerima tawaran tersebut, ia menjawab, “Terkena omongan manis mungkin.” Namun, ia mengaku tidak mengingat secara spesifik kalimat yang dimaksud.
Jaksa juga menggali apakah Hirmon sempat mempertimbangkan kantor hukum lain. Pertanyaan itu diarahkan untuk mengetahui dasar perusahaan memilih Ferry serta manfaat yang diharapkan dari kontrak tersebut. Hirmon tidak menguraikan adanya pembandingan dengan penyedia jasa hukum lain.
Hakim mencari isi janji Ferry
Majelis hakim kemudian meminta Hirmon menjelaskan lebih terang apa yang disebut sebagai bujukan atau ucapan yang meyakinkannya. Ketua majelis Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno menilai keterangan tentang “omongan manis” masih terlalu umum untuk menerangkan alasan kesepakatan bernilai miliaran rupiah itu.
Hakim mengarahkan pertanyaan pada keadaan Hirmon ketika sedang stres menghadapi pemeriksaan. Ia meminta saksi mengingat apakah Ferry menyampaikan sesuatu yang membuatnya merasa perkara dapat ditangani atau tidak berkembang lebih jauh. Hirmon belum memberikan rincian khusus tentang ucapan yang diminta hakim.
Dalam pemeriksaan, jaksa merujuk keterangan Hirmon dalam berita acara pemeriksaan tertanggal 31 Juli 2026. Di sana, disebutkan bahwa Ferry pernah menyampaikan perkara tersebut bisa tidak sampai naik. Saat diminta menjelaskan pemahamannya, Hirmon mengatakan situasinya saat itu membuat ia berupaya agar perkara tidak berlanjut.
Hirmon juga menyebut ia memahami konsultasi itu mungkin disertai pendampingan pada tahap lain, termasuk di kepolisian atau kepabeanan. Akan tetapi, ia mengaku kecewa karena pendampingan yang diharapkannya tidak terwujud, meski dana dalam jumlah besar sudah dibayarkan.
Perusahaan tetap terseret perkara impor
Perkara yang menjadi pokok konsultasi tersebut pada akhirnya tetap berlanjut. PT Perwira Adhitama Sejati ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus impor baja dan dinyatakan bersalah di persidangan hingga dijatuhi denda. Bahan perkara tidak memuat besaran denda tersebut.
Perbedaan antara besarnya pembayaran, bentuk layanan yang diterima, dan hasil perkara menjadi bagian dari pemeriksaan saksi. Keterangan Hirmon juga menempatkan fokus sidang pada hubungan jasa antara dirinya dan Ferry, termasuk sejauh mana konsultasi yang dijanjikan mencakup bantuan menghadapi proses hukum.
Sidang berlanjut dengan majelis dan jaksa meminta Hirmon menjelaskan substansi ucapan Ferry yang ia ingat. Rincian itu penting untuk menguji kesaksian tentang alasan pembayaran Rp 22,5 miliar dan apa yang dipahami saksi sebagai layanan yang akan diterima.
