Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dibawa ke ranah komunikasi antarfraksi di DPR. PKS berencana menjajaki sikap partai lain, sementara PDIP menyatakan bersedia berdialog. Namun, belum ada keputusan kedua partai untuk mengajukan hak angket atau menempuh mekanisme parlemen lain.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan tawaran dialog itu setelah PKS menyatakan akan membangun komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di DPR. Kepada wartawan, Hasto mengatakan, “Ya, kami membuka ruang untuk dialog.” Ia juga menilai persoalan tersebut berkaitan dengan pelanggaran etik dan pidana, serta mengkritik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.
Sikap itu menambah dimensi politik pada perkara yang berawal dari gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Arah pembahasan berikutnya akan bergantung pada hasil komunikasi antarfraksi dan keputusan masing-masing partai, bukan semata-mata pada pernyataan kesiapan berdialog.
PKS menunggu masa sidang DPR berikutnya
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan DPP partainya telah menugaskan Fraksi PKS di DPR untuk berkomunikasi dengan fraksi lain. Langkah itu menyusul pernyataan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf bahwa partainya akan menampung kegelisahan masyarakat mengenai polemik ijazah Gibran.
Menurut Kholid, komunikasi belum bisa langsung berjalan melalui pembahasan resmi di DPR karena parlemen sedang memasuki masa reses. PKS, kata dia, akan menunggu masa sidang berikutnya untuk melihat ruang yang tersedia. Belum ada keterangan mengenai fraksi mana saja yang akan diajak bicara atau bentuk usulan yang akan disampaikan.
Posisi ini membuat langkah PKS masih berada pada tahap penjajakan. Rencana menghubungi fraksi lain tidak otomatis berarti partai tersebut telah memutuskan mengajukan hak angket, membentuk panitia khusus, atau menggunakan hak menyatakan pendapat. Mekanisme-mekanisme itu muncul dalam pembicaraan politik, tetapi belum disampaikan sebagai keputusan resmi.
Putusan MK tak membatalkan jabatan Gibran
Warta Ekonomi melaporkan, MK pada 6 Oktober 2026 menilai tidak terdapat bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, permohonan yang meminta pembatalan atau diskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden tidak dikabulkan.
Perbedaan antara isi putusan dan tuntutan politik menjadi bagian penting dalam polemik ini. Putusan tersebut tidak membatalkan jabatan Gibran. Adapun penilaian Hasto mengenai pelanggaran etik, pidana, dan Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 merupakan sikap politik yang ia sampaikan, bukan kesimpulan baru dari putusan yang dirujuk dalam laporan tersebut.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengambil posisi berbeda. Seperti diberitakan detikNews, ia mempertanyakan alasan untuk terus mempermasalahkan perkara setelah gugatan ditolak. Ali juga menilai sulit untuk membantah pandangan Presiden Joko Widodo bahwa pengutak-atikan isu ijazah Gibran merupakan operasi politik.
Pengamat menanti langkah konkret di parlemen
Pengamat politik Adi Prayitno melihat isu ini berkelindan dengan ketegangan hubungan politik PDIP dan kubu Jokowi. Menurut dia, hal yang perlu dicermati bukan hanya kesediaan PDIP untuk berdialog, melainkan apakah sikap itu akan berkembang menjadi usulan resmi di DPR.
Adi juga menyoroti kemungkinan kerja sama PDIP dan PKS. Ia menilai gabungan kedua partai dapat memenuhi syarat untuk mengajukan hak angket, membentuk pansus, atau menggunakan hak menyatakan pendapat. Penilaian tersebut tidak memastikan bahwa salah satu opsi akan ditempuh. Keputusan partai dan proses di parlemen tetap menentukan.
PDIP memiliki jumlah kursi terbesar di DPR, sehingga sikapnya dapat memengaruhi dinamika pembahasan. Namun, sampai pernyataan Hasto disampaikan, yang telah dipastikan baru kesiapan membuka dialog. PKS pun masih menunggu masa sidang untuk memulai komunikasi lintas fraksi. Perkembangan berikutnya akan terlihat dari apakah penjajakan itu berlanjut menjadi langkah formal di parlemen.
