Terbitnya Nomor Induk Pegawai (NIP) memberi kepastian awal bagi sejumlah tenaga non-ASN di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Namun, bagi guru yang kini tercatat sebagai PPPK Paruh Waktu, perhatian berikutnya tertuju pada kemungkinan perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu.
Guru SDN 1 Keru, Kecamatan Narmada, Mira Budiartika, termasuk dalam kelompok penerima NIP yang baru terbit dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia mengatakan hanya 12 guru yang NIP-nya keluar pada kesempatan tersebut. Mira menyambut kabar itu dengan lega, tetapi berharap penerbitan surat keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu kelak diikuti realisasi pengalihan status.
“Kami berharap direalisasikan (alih status PPPK),” kata Mira, seperti diberitakan Suara NTB. Harapan itu muncul setelah kabar mengenai pembahasan pemerintah dan DPR tentang peningkatan status PPPK Paruh Waktu beredar di tingkat nasional.
NIP sudah terbit, kepastian perubahan status belum ada
Bagi Mira, keluarnya NIP menjadi penanda bahwa proses yang sebelumnya terkendala bergerak maju. Ia menyatakan bersyukur karena namanya termasuk di antara guru yang memperoleh NIP. Meski begitu, penerbitan nomor tersebut belum menjawab kapan atau bagaimana perubahan status yang diharapkan akan dilaksanakan.
Mira berharap bisa beralih menjadi PPPK Penuh Waktu pada tahun berikutnya setelah menerima SK sebagai PPPK Paruh Waktu. Harapan itu ia kaitkan dengan wacana alih status yang beredar. Namun, dalam laporan Suara NTB, belum disebutkan jadwal pelaksanaan, kriteria penerima, maupun tahapan yang harus ditempuh untuk perubahan tersebut.
Perbedaan antara kabar pembahasan dan kepastian pelaksanaan tampak dari keterangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Kepala BKD dan PSDM Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni, menyatakan pemerintah daerah belum menerima informasi resmi mengenai hasil rapat DPR RI bersama sejumlah kementerian yang membahas pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu serta perubahan status PPPK menjadi ASN.
Keterangan itu penting bagi para pegawai yang menunggu kepastian. Sebelum ada pemberitahuan resmi kepada pemerintah daerah, rincian mengenai pelaksanaan kebijakan belum bisa dipastikan berdasarkan informasi yang tersedia di Lobar. Karena itu, NIP yang sudah diterbitkan dan harapan atas perubahan status merupakan dua hal yang berbeda.
DPRD Lobar mendukung pengalihan status
Anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat, M. Munip, menyatakan mendukung rencana pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. Ia juga menyambut gagasan agar pembayaran gaji atau honorarium PPPK di lingkungan pemerintah daerah ditanggung pemerintah pusat mulai 2027.
Dukungan tersebut berkaitan dengan beban belanja pegawai daerah. Munip merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Aturan itu, menurut keterangan yang disampaikan dalam laporan Suara NTB, menetapkan batas belanja pegawai sebesar 30 persen.
Ia menilai gaji PPPK menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan belanja pegawai. Karena itu, rencana pembiayaan dari pemerintah pusat dinilai relevan oleh Munip. Namun, dukungan DPRD tersebut belum dengan sendirinya memastikan mekanisme pembayaran ataupun jadwal penerapannya di Lombok Barat.
Di tingkat nasional, sejumlah pemberitaan turut mengangkat pembahasan perubahan status PPPK Paruh Waktu. ANTARA News Sultra dan Kompas.com, misalnya, memuat kabar kesepakatan pemerintah dan DPR terkait pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu. CNBC Indonesia juga memberitakan rencana pengangkatan mulai 2027, sementara ringkasan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut pembukaan rekrutmen CPNS pada 2026.
Namun, kabar-kabar tersebut belum menggantikan keterangan resmi yang ditunggu BKD dan PSDM Lombok Barat. Laporan Suara NTB tidak merinci apakah rencana nasional itu sudah dituangkan dalam aturan pelaksana atau kapan pemerintah daerah akan menerima petunjuk teknis. Perbedaan antara informasi pemberitaan dan pemberitahuan resmi kepada daerah masih menjadi hal yang perlu diperjelas.
Menunggu petunjuk resmi untuk pegawai daerah
Bagi guru yang NIP-nya telah terbit, perhatian sekarang beralih pada SK dan keputusan lanjutan pemerintah. Mira berharap pengalihan status dapat terlaksana, sementara Munip menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut. Di sisi pemerintah daerah, Baiq Mustika menyebut belum ada informasi resmi yang diterima mengenai hasil pembahasan di tingkat pusat.
Dengan demikian, kabar kebijakan nasional memberi harapan, tetapi belum menjadi kepastian administratif bagi pegawai di Lombok Barat. Perkembangan berikutnya bergantung pada informasi resmi pemerintah pusat yang diteruskan kepada daerah, termasuk penjelasan mengenai pelaksanaan alih status dan rencana pembiayaan PPPK.
