Mahkamah Agung melarang hakim menjadi pengajar dalam bimbingan belajar komersial untuk seleksi calon hakim dan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Badan Pengawasan MA Nomor 4 Tahun 2026, yang diterbitkan pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut menyasar kegiatan berbayar yang memakai keterlibatan atau atribut jabatan hakim. Larangan berlaku bagi hakim yang berperan sebagai pengajar, narasumber, maupun instruktur dalam bimbel, seminar, dan lokakarya berorientasi keuntungan. Hakim juga tidak boleh menyelenggarakan persiapan seleksi calon hakim atau CPNS dengan memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan.
Seperti dilaporkan Rakyat Merdeka News, Kepala Badan Pengawasan MA Muh. Djauhar Setyadi menerbitkan surat edaran itu untuk seluruh jajaran hakim. Tembusannya disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).
Jabatan hakim tak boleh menjadi daya tarik komersial
MA mengambil kebijakan ini setelah muncul layanan bimbingan belajar, seminar, dan lokakarya yang menawarkan persiapan menghadapi seleksi calon hakim maupun CPNS. Dalam kegiatan semacam itu, nama serta atribut jabatan hakim disebut kerap digunakan.
Penggunaan identitas tersebut menjadi perhatian karena jabatan hakim dapat memberi kesan bahwa penyelenggara atau peserta tertentu memiliki kedudukan khusus. Surat edaran mengingatkan aparatur peradilan agar tidak menggunakan kewibawaan jabatan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun pihak lain.
Larangan itu juga menyentuh potensi konflik kepentingan yang timbul dari hubungan finansial. Bagi MA, keterlibatan hakim dalam kegiatan komersial terkait seleksi dapat mengaburkan batas antara tugas sebagai aparatur peradilan dan aktivitas yang mengejar pemasukan. Karena itu, yang diatur bukan hanya status sebagai pengajar, tetapi juga penyelenggaraan kegiatan persiapan seleksi dengan memakai atribut jabatan.
Dalam edaran tersebut, MA meminta hakim di tingkat banding maupun tingkat pertama berpegang pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Prinsip integritas mengharuskan hakim menjaga kejujuran dan kewibawaan, serta tidak membiarkan kepentingan tertentu memengaruhi perilaku dalam menjalankan profesi.
Aktivitas edukasi tetap memiliki pengecualian
Surat edaran itu tidak menyatakan seluruh kegiatan akademis hakim dilarang. MA tetap memberi ruang bagi aktivitas akademis atau edukatif tertentu, sepanjang pelaksanaannya sejalan dengan prinsip perilaku arif dan bijaksana dalam aturan bersama antara Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial.
Ketentuan yang menjadi rujukan ialah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 serta Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009. Dengan adanya pengecualian tersebut, batas utamanya terletak pada sifat kegiatan dan pemanfaatan jabatan: aktivitas pendidikan yang sesuai ketentuan berbeda dari layanan komersial yang menjual keterlibatan atau wibawa seorang hakim.
Pembedaan ini penting bagi hakim maupun penyelenggara kegiatan. Partisipasi dalam forum edukasi tidak serta-merta termasuk pelanggaran, tetapi keterlibatan yang berorientasi mencari keuntungan dan menggunakan atribut jabatan masuk dalam larangan yang ditegaskan MA. Edaran itu ditujukan untuk dipatuhi seluruh hakim di Indonesia.
Pengawasan diarahkan pada integritas peradilan
Badan Pengawasan MA menempatkan aturan tersebut sebagai upaya menjaga kehormatan korps peradilan dan kepercayaan masyarakat. Penggunaan jabatan untuk kepentingan komersial dinilai dapat memunculkan kesan adanya akses istimewa dalam proses persiapan seleksi, meskipun seleksi itu sendiri tidak dibahas lebih jauh dalam surat edaran yang diberitakan.
Karena itu, penegasan aturan tidak hanya menyasar hakim yang tampil di depan kelas atau seminar. Hakim juga dilarang mengorganisasi kegiatan persiapan seleksi yang mencari keuntungan dengan mengandalkan identitas kedinasan. Larangan tersebut mencakup kegiatan terkait penerimaan calon hakim dan CPNS.
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 bersifat instruktif bagi hakim di seluruh Indonesia. MA meminta ketentuan itu dijalankan secara saksama, sementara aktivitas akademis dan edukatif tetap harus mengikuti batas yang telah ditetapkan dalam pedoman etik bersama MA dan Komisi Yudisial.
