Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika dalam penyidikan dugaan pemotongan upah pungut pajak dan retribusi daerah. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Keduanya dipanggil sebagai saksi. Perkara yang disidik KPK juga mencakup dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, lembaga antirasuah itu belum mengungkap materi khusus yang hendak diklarifikasi kepada masing-masing saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan lokasi pemeriksaan kepada wartawan. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi, seperti diberitakan Suara.com.
Lima saksi dijadwalkan diperiksa
Selain Ade dan Ajat, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Inspektur Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman. Arif juga pernah menjabat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Dua saksi lainnya adalah Sesilia Windy Gloriana, Bendahara Pengeluaran Bappenda, serta Gilang Windu yang disebut sebagai ajudan atau ADC Bupati Bogor. Pemanggilan mereka mencakup unsur pejabat daerah, pengelola keuangan di Bappenda, dan pendamping kepala daerah.
Hingga laporan Suara.com diterbitkan, KPK belum mengonfirmasi apakah para saksi memenuhi panggilan tersebut. Keterangan yang tersedia juga belum memuat rincian pertanyaan penyidik kepada mereka. Karena itu, belum ada penjelasan apakah pemeriksaan diarahkan pada mekanisme pemotongan upah pungut, pengadaan, atau kedua bagian perkara.
Informasi soal kehadiran Ade diberitakan berbeda. Tirto.id menyebut Wakil Bupati Bogor itu tidak hadir dalam panggilan pemeriksaan. Sementara itu, Suara.com melaporkan KPK belum memberikan konfirmasi mengenai kehadiran para saksi pada saat berita mereka diterbitkan. Belum ada keterangan lebih lanjut dalam informasi yang tersedia untuk menjelaskan perbedaan laporan tersebut.
Penyidikan mencakup upah pungut dan pengadaan
KPK sebelumnya mengonfirmasi penyidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Bogor. Dua lingkup yang disebut ialah mekanisme upah pungut pajak dan retribusi daerah serta pengadaan barang dan jasa. KPK belum memaparkan lebih jauh dugaan perbuatan, rentang waktu, ataupun pihak yang diduga terlibat.
Istilah upah pungut merujuk pada perkara yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dalam kasus ini, KPK menyebut dugaan pemotongan pada upah pungut sebagai salah satu bagian yang diselidiki. Informasi yang diumumkan belum menjelaskan cara pemotongan itu diduga dilakukan maupun besaran yang terkait.
Pengadaan barang dan jasa juga masuk dalam penyidikan yang sama. Belum ada rincian mengenai proyek atau bentuk pengadaan yang diperiksa. Keterangan tersebut penting untuk membedakan ruang lingkup dugaan perkara dari kesimpulan tentang keterlibatan orang tertentu, yang belum diumumkan KPK.
Belum ada tersangka, barang bukti uang diamankan
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan belum ada tersangka yang ditetapkan. Menurut dia, penyidikan berjalan berdasarkan surat perintah penyidikan umum, sehingga penyidik masih mengumpulkan alat bukti.
Dalam proses tersebut, KPK telah mengamankan uang senilai Rp1,5 miliar sebagai barang bukti. Keterangan yang tersedia tidak merinci asal uang itu atau kaitannya dengan masing-masing dugaan. KPK juga belum menjelaskan apakah jumlah tersebut mencakup keseluruhan uang yang sedang ditelusuri dalam perkara.
Pemeriksaan para saksi menjadi bagian dari proses pengumpulan keterangan yang masih berlangsung. Sampai ada penetapan tersangka dan penjelasan resmi mengenai konstruksi perkara, dugaan pemotongan upah pungut maupun penyimpangan pengadaan tetap berstatus sebagai perkara yang disidik, bukan kesimpulan atas kesalahan pihak tertentu.
