Penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan rencana pemulangan lebih dari 100 pelaku penipuan daring dari Filipina menjadi bagian dari laporan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Pertemuan berlangsung di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Laporan tersebut juga mencakup perkembangan keamanan dalam negeri, penindakan narkotika, judi daring, serta pengelolaan unjuk rasa. Dengan sejumlah perkara yang masih berjalan, Dudung meminta kepolisian menjaga kedekatan dengan masyarakat sekaligus mengawal program prioritas Presiden.
Penyidikan penyadapan dan scam di Filipina
Usai menerima Kapolri beserta jajarannya, Dudung mengatakan kepolisian menyampaikan perkembangan beberapa kasus yang tengah ditangani. Di antaranya penipuan daring yang berkaitan dengan Filipina dan penyidikan perkara dugaan penyadapan. Kompas.com dan Kumparan melaporkan perkara penyadapan itu berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Prabowo. Kumparan menyebut nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan pihak lain dalam perkara tersebut, tanpa memaparkan hasil akhir penyidikannya.
Karena proses penyidikan masih ditindaklanjuti, belum ada kesimpulan mengenai perkara itu dalam keterangan yang disampaikan setelah pertemuan. Dudung menyebut Suyudi melaporkan perkembangan penanganan, bukan mengumumkan penyelesaian kasus. Rincian tentang pihak yang diperiksa atau tahapan hukum berikutnya juga belum disampaikan dalam laporan media.
Untuk kasus penipuan daring, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyampaikan bahwa lebih dari 100 orang yang diduga terlibat direncanakan dipulangkan dari Filipina ke Indonesia. Rencana tersebut belum disebut sebagai pemulangan yang telah terlaksana. Dudung juga direncanakan diundang dalam kegiatan penyampaian informasi mengenai pemulangan para pelaku.
Penanganan kejahatan lain turut dibahas. Isir mengatakan Polri tetap berkomitmen memberantas judi daring. Ia juga menyampaikan bahwa kepolisian telah melakukan penindakan terhadap sekitar 600 ton berbagai jenis narkotika. Menurut laporan detikNews, Presiden Prabowo direncanakan diundang dalam kegiatan ekspos dan pemusnahan barang bukti tersebut.
Dudung minta polisi hadir bersama warga
Di luar laporan perkara, Dudung meminta slogan “Polisi Bersama Masyarakat” diwujudkan dalam kerja kepolisian sehari-hari. Ia menginginkan polisi lebih aktif hadir di tengah warga dan memperkuat pemahaman bahwa kepolisian merupakan institusi milik rakyat. Pesan itu disampaikan sebagai masukan kepada jajaran Polri dalam pertemuan tersebut.
Dudung juga meminta kepolisian ikut mengawal program prioritas Presiden Prabowo. Pengawasan, menurut dia, perlu mencakup kemungkinan gangguan atau ancaman serta dampak program terhadap masyarakat. Ia turut menekankan koordinasi berkelanjutan antara Polri dan Kemenko Polkam.
Arahan itu disampaikan ketika kepolisian melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Isir menyebut situasi keamanan dalam negeri secara umum masih relatif aman dan terkendali. Ia mengatakan Polri tetap memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, sementara tindakan hukum akan dikenakan kepada pihak yang melakukan kerusuhan.
Kericuhan di Yogyakarta disebut sebagai salah satu contoh penanganan yang dilaporkan kepada Dudung. Menurut keterangan Isir yang dikutip Kompas.com dan Kumparan, kepolisian melayani penyampaian pendapat, tetapi penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan tetap dilakukan. Tidak ada rincian lebih jauh mengenai proses hukum dalam kasus di Yogyakarta yang disampaikan pada kesempatan tersebut.
Situasi Papua dan tindak lanjut kepolisian
Kompas.com juga melaporkan Dudung menyebut dinamika keamanan di Papua, termasuk aksi kelompok kriminal bersenjata, telah ditangani kepolisian dan kondisi secara umum kondusif. Isu tersebut melengkapi pembahasan mengenai keamanan domestik dalam pertemuan Kapolri dan Menko Polkam.
Sejumlah tindak lanjut masih menunggu perkembangan: penyidikan perkara dugaan penyadapan, rencana pemulangan para terduga pelaku scam dari Filipina, serta agenda ekspos dan pemusnahan barang bukti narkotika. Polri belum mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan pemulangan maupun acara pemusnahan tersebut dalam keterangan yang beredar.
