Gibran Rakabuming Raka berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden diterima. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), Gibran mencium tangan Prabowo sebelum keduanya berpelukan. “Saya minta maaf, ya, Pak,” kata Gibran.
Momen itu berlangsung setelah Prabowo menggelar konferensi pers. Presiden menepuk pundak Gibran, yang kemudian bersalaman dan berpelukan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Suasana tersebut menandai peralihan dari keputusan pengunduran diri ke proses pengisian jabatan yang kini kosong.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut laporan detikNews, ia lebih dulu menemui Prabowo di Istana Merdeka sebelum mendatangi kompleks parlemen. Sehari sebelumnya, Gibran telah menyampaikan niatnya untuk mundur kepada Presiden.
MPR akan meminta dua nama calon wapres
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong mulai hari pengunduran diri itu ditindaklanjuti. MPR, kata dia, akan meminta Prabowo mengirimkan dua nama calon pengganti. Lembaga tersebut memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi posisi itu.
Ketentuan waktu tersebut menjadi tahapan berikutnya setelah surat Gibran diserahkan. Bahan yang diberitakan detikNews belum menyebut nama calon pengganti ataupun kapan Prabowo akan mengajukan usulan kepada MPR. Karena itu, proses pengisian kursi wapres masih menunggu langkah Presiden dan pembahasan di lembaga permusyawaratan tersebut.
Gibran tiba di kompleks parlemen sekitar pukul 11.15 WIB dan bertemu pimpinan MPR selama kurang lebih 20 menit. Ia meninggalkan lokasi tanpa memberikan komentar kepada wartawan. Seusai pertemuan di Istana Kepresidenan, perhatian kemudian beralih ke kantor yang selama ini menjadi tempatnya bekerja.
Perpisahan berlangsung di Istana Wapres
Gibran meninggalkan Istana Wakil Presiden di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, pada pukul 18.09 WIB. DW.com melaporkan, sebelum berangkat ia berpamitan dengan pegawai di dalam gedung. Lagu “Sampai Jumpa” dari Endank Soekamti mengiringi suasana perpisahan di salah satu ruangan.
Pegawai dan relawan pendukung berbaris di selasar untuk menyalaminya. Sejumlah relawan meneriakkan nama Gibran ketika ia menuju mobil Toyota Innova hitam. Mereka mengantarnya sampai pagar utama. Gibran mengenakan jas hitam dan dasi merah, pakaian yang dikenakannya sepanjang hari itu.
Kepergian tersebut menutup rangkaian kegiatan Gibran pada hari pengunduran dirinya: menemui pimpinan MPR, bertemu Prabowo, lalu berpamitan di kantor wapres. Namun, belum ada keterangan dalam laporan tersebut mengenai agenda atau posisi yang akan dijalani Gibran setelah meninggalkan jabatan.
Pengunduran diri di tengah polemik dokumen pendidikan
Pengunduran diri itu terjadi setelah beberapa bulan isu pemakzulan Gibran beredar. Polemik tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonannya pada Pemilu 2024. DW.com melaporkan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran pada 30 Oktober.
Putusan itu menyatakan batal surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Sebelumnya, Denny Indrayana bersama 11 pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026. MK tidak dapat menerima permohonan tersebut. Dalam pertimbangannya, MK disebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat.
Gibran pernah menyebut Prabowo menyarankan agar ia tetap menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan melengkapi dokumen. Namun, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membantah bahwa putusan Mahkamah Agung masih dapat ditinjau melalui langkah tersebut, dengan menyatakan putusan MA sudah final.
Selama menjabat, Gibran beberapa kali melakukan kunjungan ke daerah dan meluncurkan program Lapor Mas Wapres pada November 2024. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai kunjungannya belum menunjukkan hasil yang cukup jelas dalam menjawab persoalan masyarakat. Untuk saat ini, tahapan yang telah diumumkan MPR adalah meminta dua nama calon kepada Prabowo, dengan batas pengisian jabatan paling lama 60 hari.
