Gaji guru PNS dan PPPK pada 2027 belum mendapat ketetapan kenaikan resmi hingga November 2026. Karena itu, besaran gaji pokok tahun depan masih mengacu pada aturan yang berlaku, sementara jumlah yang diterima masing-masing guru akan bergantung pada golongan, masa kerja, status kepegawaian, sertifikasi, serta tunjangan yang memenuhi syarat.
Informasi ini penting bagi guru yang tengah memperkirakan pendapatan pada tahun anggaran mendatang. Namun, angka yang beredar sebagai gambaran gaji 2027 perlu dibaca dengan hati-hati: belum ada keputusan khusus pemerintah mengenai penyesuaian gaji pokok untuk tahun tersebut.
Aturan lama menjadi dasar perhitungan sementara
Untuk guru berstatus PNS, acuan sementara yang disebutkan adalah PP Nomor 5 Tahun 2024. Besaran gaji pokok dalam skema ini ditentukan oleh golongan dan masa kerja golongan (MKG). Artinya, guru dengan golongan atau masa kerja berbeda tidak serta-merta menerima gaji pokok yang sama.
Sementara itu, penggajian guru PPPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024. Gaji pokoknya juga ditentukan menurut golongan jabatan dan masa kerja golongan. Perbedaan status kepegawaian membuat skema PNS dan PPPK memiliki dasar pengaturan masing-masing, sehingga nominal keduanya tidak tepat disamakan tanpa melihat golongan dan masa kerja.
Rincian rentang angka gaji untuk tiap golongan tidak tersedia dalam informasi yang menjadi acuan artikel ini. Karena itu, angka tertentu tidak dapat dipastikan sebagai gaji guru pada 2027. Yang bisa ditegaskan, aturan 2024 masih menjadi pegangan sementara selama belum ada keputusan baru yang menetapkan perubahan.
Gaji pokok bukan seluruh penghasilan bulanan
Penghasilan guru dapat mencakup tunjangan di luar gaji pokok. Besarannya dipengaruhi status kepegawaian, golongan, masa kerja, sertifikasi pendidik, serta aturan pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, dua guru yang sama-sama mengajar di sekolah negeri belum tentu menerima jumlah bersih yang sama.
Tunjangan Profesi Guru (TPG) turut muncul dalam pemberitaan mengenai penghasilan tenaga pendidik. Kompas.com, seperti tercantum dalam rangkuman pemberitaan, melaporkan adanya pembahasan Kemendikdasmen mengenai potongan pajak TPG guru non-ASN yang naik 0,15 persen. Informasi itu berkaitan dengan pajak atas tunjangan, bukan pengumuman kenaikan gaji pokok guru pada 2027.
Perbedaan antara gaji pokok, tunjangan, dan potongan membuat perkiraan pendapatan bersih perlu dilakukan secara cermat. Angka gaji pokok tidak otomatis menggambarkan uang yang diterima setiap bulan. Guru juga perlu memperhitungkan hak tunjangan yang berlaku bagi statusnya dan potongan yang dikenakan.
Anggaran tunjangan 2026 tak memastikan kenaikan gaji
Isu kesejahteraan guru juga berkaitan dengan anggaran pendidikan. Detik.com melaporkan anggaran tunjangan guru Kemendikdasmen pada 2026 naik hingga Rp90 triliun. Besarnya anggaran tersebut menjadi konteks penting bagi kebijakan tunjangan, tetapi tidak dengan sendirinya berarti gaji pokok PNS atau PPPK akan naik pada tahun berikutnya.
Rangkuman pemberitaan Waspada.id juga memuat capaian Kemendikdasmen terkait anggaran tunjangan yang mencapai Rp90 triliun serta percepatan sertifikasi guru. Informasi mengenai program dan anggaran itu berbeda dari keputusan penggajian. Penetapan anggaran tunjangan tidak dapat dibaca sebagai kepastian perubahan nominal gaji pokok untuk semua guru.
Okinews melaporkan bahwa hingga November 2026 pemerintah belum menetapkan kenaikan gaji pokok khusus untuk 2027. Dengan posisi tersebut, guru PNS dan PPPK sebaiknya membedakan ketentuan yang sudah berlaku dari harapan atau proyeksi. Perubahan baru baru dapat menjadi acuan setelah ada keputusan resmi yang mengatur besaran dan waktu berlakunya.
Perkembangan yang perlu ditunggu adalah pengumuman pemerintah mengenai kebijakan penghasilan ASN untuk 2027. Sampai keputusan itu diterbitkan, perhitungan masih bertumpu pada aturan gaji yang berlaku, sedangkan tunjangan tetap mengikuti persyaratan masing-masing.
