Penyitaan excavator Zoomlion dari kawasan Aek Bontar, Taman Nasional Batang Gadis (TNBG), menyisakan pertanyaan tentang siapa yang mengoperasikan dan membiayai alat berat tersebut. Mesin yang diduga digunakan untuk penambangan emas tanpa izin itu ditemukan tanpa operator, sementara sekitar tiga hektare hutan konservasi dilaporkan rusak.
Balai TNBG menemukan alat berat itu dalam patroli pada 11 November 2026. Tim berjalan kaki sejak 9 November untuk mencapai lokasi di kawasan hutan Mandailing Natal. Menurut laporan Mandailing Online, excavator tersebut ditinggalkan di tengah kawasan setelah diduga dipakai untuk kegiatan PETI.
Perhatian terhadap penyitaan ini tidak hanya tertuju pada alat yang kini menjadi barang bukti. Pengamat hukum Zakaria Rambe meminta penyelidikan menelusuri orang-orang yang mengatur operasi hingga pihak yang menyediakan modal. Ia menilai penyitaan mesin saja belum menjawab siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan.
Evakuasi alat berat memakan waktu 15 jam
Excavator yang diamankan bermerek Zoomlion dengan kapasitas sekitar 20 ton. Untuk mengeluarkannya dari lokasi, tim gabungan menempuh jalur berat selama 15 jam melalui Jorong Ponggambiran, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Rute itu memberi gambaran sulitnya akses menuju titik temuan.
Alat tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa operator. Informasi yang tersedia belum menyebut identitas pengemudi, pekerja di lokasi, ataupun orang yang bertanggung jawab atas kegiatan tambang. Belum ada pula keterangan mengenai bagaimana excavator itu ditinggalkan sebelum patroli tiba.
Mandailing Online menyebut harga unit baru sejenis diperkirakan berada pada kisaran Rp 1,5 miliar hingga Rp 1,9 miliar, sedangkan harga bekasnya disebut sekitar Rp 800 juta. Angka tersebut merupakan perkiraan berdasarkan penelusuran harga pasar, bukan nilai resmi yang disampaikan oleh Balai TNBG.
Besarnya nilai alat, kebutuhan bahan bakar, operator, dan pengangkutan menjadi dasar dugaan bahwa kegiatan tersebut melibatkan pembiayaan yang tidak kecil. Namun, informasi mengenai pemilik excavator belum dipastikan. Nomor rangka dan nomor mesin disebut dapat menjadi petunjuk untuk menelusuri kepemilikan, tetapi hasil pemeriksaan atas identitas alat itu belum disampaikan dalam laporan.
Zakaria minta penyidikan menjangkau pemodal
Zakaria, yang juga menjabat Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian Sumatera Utara (JAMPI Sumut), meminta aparat tidak membatasi penanganan perkara pada penyitaan barang bukti. Ia mendorong pemeriksaan terhadap pekerja, penanggung jawab lapangan, pemilik alat, hingga pihak yang diduga membiayai kegiatan.
“Jangan hanya alat beratnya saja yang ditangkap. Excavator Zoomlion miliaran itu tidak mungkin jalan sendiri.”
Zakaria juga menyebut nomor rangka dan nomor mesin sebagai cara untuk membantu mengidentifikasi pemilik. Menurut dia, penindakan terhadap orang yang mengatur kegiatan diperlukan agar pelaku tidak sekadar mengganti alat setelah penyitaan. Pernyataan itu merupakan desakan pengamat, bukan keterangan bahwa pemilik atau pemodal telah teridentifikasi.
Dalam keterangannya, Zakaria merujuk Pasal 78 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan. Ia menyebut ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah. Penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidana tetap bergantung pada proses penyidikan serta pembuktian oleh aparat berwenang.
Perkara diserahkan ke Gakkum Kehutanan
Kasus temuan excavator itu telah dilimpahkan kepada Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan KLHK Wilayah I Sumatera di Medan untuk penyidikan lebih lanjut. Pelimpahan tersebut menjadi tahap berikutnya setelah alat berat diamankan oleh petugas TNBG.
Kerusakan yang dilaporkan mencakup sekitar tiga hektare kawasan taman nasional. Belum ada rincian lebih jauh dalam laporan mengenai kondisi lahan, bentuk kerusakan, maupun langkah pemulihannya. Informasi yang tersedia juga belum memuat hasil pemeriksaan terhadap nomor identitas mesin atau keterangan pihak yang mengklaim kepemilikan.
Penyidik kini perlu mengurai kaitan antara alat yang disita, aktivitas tambang yang diduga berlangsung, dan orang-orang yang terlibat. Sampai identitas serta peran mereka dipastikan, dugaan keterlibatan pemilik atau pemodal belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan perkara.
