Perusahaan dan serikat pekerja perlu menyiapkan perubahan aturan hubungan industrial, tetapi kepastian mengenai isi dan waktu penerapannya masih menjadi pekerjaan rumah. DPR menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026, sementara laporan Kompas menyebut naskahnya belum bisa diakses publik sebulan setelah persetujuan itu.
Ketidakjelasan tersebut membuat organisasi tidak cukup hanya mengandalkan pemberitaan mengenai pasal-pasal baru. Mereka perlu memastikan status resmi regulasi, memeriksa ketentuan peralihan, lalu menghitung dampaknya terhadap perjanjian kerja dan kegiatan usaha.
Hukumonline melaporkan rancangan itu memuat 23 bab dan 313 pasal. Pembahasannya merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, dengan tenggat pembentukan regulasi baru pada 31 Oktober 2026. Namun, persetujuan DPR, pengesahan, pengundangan, dan tanggal berlakunya aturan merupakan tahap berbeda. Naskah resmi dan ketentuan peralihan tetap menentukan kapan kewajiban baru harus dijalankan.
Isi aturan perlu dipastikan sebelum kebijakan diubah
Organisasi menghadapi risiko jika lebih dulu mengubah kebijakan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, hingga prosedur internal mungkin masih merujuk ketentuan lama. Perubahan tanpa pemeriksaan terhadap teks resmi dapat memunculkan ketidaksesuaian, sementara menunda persiapan juga berisiko membuat perusahaan terlambat menyesuaikan diri.
Hukumonline mengidentifikasi tiga ranah yang berpotensi terdampak: kepatuhan hukum, biaya dan operasional, serta ekspektasi pekerja. Penguatan perlindungan dapat berpengaruh pada pengupahan, penggunaan alih daya, dan keputusan restrukturisasi. Di sisi lain, kepastian aturan dapat membantu perusahaan dan pekerja memahami hak serta kewajibannya.
Perbedaan waktu antara harapan pekerja dan kesiapan perusahaan juga bisa memicu ketegangan. Serikat pekerja mungkin meminta penyesuaian hak segera, sedangkan manajemen perlu menilai konsekuensi hukum dan keuangan terlebih dahulu. Dialog sejak awal dapat membantu kedua pihak membahas perubahan dengan dasar yang sama.
Upah, PHK, dan alih daya jadi perhatian
FSP KEP SPSI menguraikan sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian pekerja. Pada pengupahan, aturan disebut mencakup upah minimum provinsi, kabupaten atau kota, serta upah minimum sektoral. Formula yang diberitakan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dengan nilai alpha dalam rentang 0,5 hingga 1. Karena naskah resmi belum dapat diperiksa secara terbuka menurut laporan Kompas, rincian tersebut perlu dibaca sebagai informasi yang masih menunggu verifikasi pada teks final.
Serikat pekerja juga menekankan bahwa upah minimum semestinya berfungsi sebagai batas perlindungan, bukan patokan tunggal bagi semua pekerja. Struktur dan skala upah di perusahaan, menurut FSP KEP SPSI, perlu mempertimbangkan masa kerja, kompetensi, tanggung jawab, dan produktivitas, serta dapat dibahas melalui perjanjian kerja bersama.
Dalam urusan pemutusan hubungan kerja, FSP KEP SPSI menyebut adanya kewajiban perundingan bipartit sebelum sengketa berlanjut melalui mekanisme yang berlaku. Sumber yang sama menyatakan penghitungan pesangon kembali mengacu pada prinsip dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dan pengali 0,5 yang sebelumnya dapat digunakan dalam kondisi tertentu tidak lagi dipakai. Pelaksanaan ketentuan itu akan menentukan seberapa jauh pekerja mendapat kepastian ketika kehilangan pekerjaan.
Alih daya juga masuk dalam daftar perubahan yang perlu dicermati. FSP KEP SPSI menyebut jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi menjadi empat, dengan pengaturan khusus untuk sektor pertambangan. Bagi perusahaan pengguna maupun penyedia jasa, kepastian mengenai cakupan pekerjaan dan tanggung jawab pemenuhan hak pekerja akan penting saat meninjau kontrak yang berjalan.
Audit aturan dan dialog menjadi langkah awal
Hukumonline menyarankan perusahaan melakukan pemeriksaan kesiapan hukum, menilai dampak bisnis, dan membangun hubungan industrial melalui dialog sosial. Langkah praktisnya dapat dimulai dengan menginventarisasi perjanjian serta kebijakan yang berlaku, menandai bagian yang mungkin terdampak, dan menghitung konsekuensi operasional sebelum mengambil keputusan.
Pendekatan ini juga menuntut koordinasi bagian sumber daya manusia, hukum, dan hubungan industrial sejak keputusan bisnis dirancang. Dengan begitu, perlindungan pekerja tidak baru dibicarakan setelah muncul perselisihan, sementara kebutuhan keberlangsungan usaha tetap masuk dalam pertimbangan.
Perhatian berikutnya tertuju pada ketersediaan naskah resmi dan penjelasan mengenai masa transisi. Sampai ketentuan final dapat diperiksa, perusahaan dan serikat pekerja masih perlu membedakan informasi yang sudah pasti dari rincian yang menunggu konfirmasi.
