Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda menunda keberangkatan dua warga negara Indonesia yang diduga akan bergabung dengan pasukan bayaran di Rusia. Keduanya semula menyebut hendak berlibur ke Thailand melalui Singapura, tetapi pemeriksaan menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada tujuan berbeda.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto mengatakan pencegahan berlangsung pada Rabu, 18 November 2026. Dua calon penumpang itu masing-masing berinisial JS, 44 tahun, dari Cibinong, Jawa Barat, dan A, 42 tahun, dari Padang, Sumatera Barat. Informasi tersebut dilaporkan JPNN.com Jatim.
Petugas menunda perjalanan mereka melalui mekanisme Not Ok to Board (NOTB). Keputusan itu diambil setelah keterangan soal rencana perjalanan dinilai tidak selaras dengan informasi yang ditemukan selama pemeriksaan.
Rencana wisata berubah setelah pemeriksaan
Menurut penjelasan Agus yang dikutip JPNN.com Jatim, keduanya mengaku akan menghabiskan sepuluh hari untuk berwisata di Thailand. Namun, petugas menemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026. Ketidaksesuaian keterangan dan catatan perjalanan itu mendorong pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam proses tersebut, kedua WNI menyampaikan bahwa mereka menerima tawaran pekerjaan di Rusia sebagai petugas keamanan. Pemeriksaan atas komunikasi dengan pihak yang menawarkan pekerjaan kemudian memunculkan dugaan bahwa tawaran itu berkaitan dengan kegiatan militer. Keduanya disebut mendapat tawaran melalui Facebook.
Temuan itu belum berarti mereka telah bergabung dengan kelompok bersenjata. Informasi yang disampaikan otoritas sejauh ini mengarah pada dugaan perekrutan, sementara petugas memilih mencegah keberangkatan sebelum perjalanan mereka berlanjut.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan adanya pencegahan terhadap dua WNI tersebut dalam kegiatan Pasporia di Jakarta pada Minggu, 22 November 2026. Dalam laporan detikNews, ia menyebut indikasi awal ditemukan melalui penelusuran percakapan WhatsApp dan hasil wawancara saat proses pengurusan paspor.
Wawancara, menurut Hendarsam, digunakan untuk menilai kewajaran keterangan pemohon. Petugas juga mencermati cara menjawab dan bahasa tubuh, selain menggali tujuan perjalanan. Informasi intelijen turut menjadi bagian dari penilaian dalam kasus ini.
Imigrasi waspadai risiko perdagangan orang
Hendarsam mengaitkan upaya pencegahan dengan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia mengatakan sejumlah WNI yang diduga direkrut untuk berangkat ke Rusia kerap lebih dulu transit di negara lain. Karena itu, menurut dia, pemeriksaan tujuan akhir dan alasan perjalanan menjadi penting ketika keterangan calon penumpang menimbulkan keraguan.
Namun, bahan yang disampaikan kedua kantor imigrasi dalam kasus ini tidak menyebut rute transit yang direncanakan JS dan A secara rinci. Rencana awal yang mereka sampaikan adalah bepergian ke Thailand melalui Singapura, sedangkan hasil pemeriksaan mengarah pada tujuan Rusia. Perbedaan itu menjadi salah satu dasar petugas menelusuri perjalanan mereka lebih dalam.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana tawaran pekerjaan di media sosial dapat menjadi pintu masuk perekrutan lintas negara yang berisiko. Tawaran dengan kedok pekerjaan keamanan perlu diperiksa lebih cermat ketika komunikasi atau rincian tugas mengarah pada aktivitas militer. Meski begitu, informasi yang tersedia belum menguraikan identitas pihak perekrut ataupun bentuk hubungan kerja yang dijanjikan kepada kedua WNI.
Imigrasi menyatakan pencegahan serupa akan didukung patroli siber untuk menelusuri perekrutan melalui media sosial dan aplikasi. Hendarsam juga menyebut keberadaan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di wilayah yang dinilai menjadi kantong TPPO sebagai bagian dari upaya edukasi masyarakat.
Untuk JS dan A, keberangkatan telah ditunda di Juanda melalui mekanisme NOTB. Imigrasi belum merinci langkah berikutnya terhadap keduanya maupun tindak lanjut terhadap pihak yang diduga menawarkan pekerjaan.
