Megawati Soekarnoputri menyatakan akan memilih berada di luar pemerintahan apabila PDI Perjuangan diajak bergabung. Ketua Umum PDIP itu menyampaikan sikap tersebut dalam orasi ilmiah pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11).
“Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja,” kata Megawati. Seperti dilaporkan Kumparan, pernyataan itu disampaikan setelah ia mengkritik situasi penegakan hukum dan menilai warga semakin enggan menyuarakan pendapat.
Megawati tidak merinci adanya tawaran tertentu kepada PDIP. Ia menyampaikan pilihan tersebut sebagai sikapnya jika partai itu diminta masuk ke pemerintahan. Dalam orasi yang sama, ia menghubungkan sikap politik dan tanggung jawab pemimpin dengan pengalaman serta keyakinan yang ia pegang.
Megawati soroti keberanian warga bersuara
Menurut Megawati, banyak orang kini cenderung menunggu instruksi sebelum mengambil sikap. Ia membandingkan keadaan itu dengan hak warga negara untuk berbicara, yang menurutnya telah dijamin konstitusi. Ia mendorong masyarakat agar tidak gentar menyampaikan pendapat.
Ia juga menyatakan tidak takut menghadapi risiko karena berbicara. Megawati mengatakan pernah dipanggil polisi sebanyak tiga kali dan kejaksaan satu kali. Ia memaknai pemenuhan panggilan tersebut sebagai bentuk kepatuhan kepada hukum, bukan sikap melawan aparat.
Sorotan Megawati turut diarahkan kepada institusi penegak hukum, termasuk KPK dan Polri. Ia menyinggung perkara penyadapan ilegal yang dikaitkannya dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Megawati mempertanyakan penyalahgunaan wewenang dalam perkara itu, seraya mengingatkan bahwa dirinya berperan dalam pemisahan Polri dari institusi militer.
Dalam pandangannya, kebebasan berbicara tidak semestinya membuat warga otomatis merasa terancam akan ditangkap. Ia menilai hak tersebut penting bagi kehidupan bernegara, terlebih ketika masyarakat melihat persoalan hukum dan pemerintahan. Megawati menyebut kondisi itu sebagai alasan untuk mempertanyakan arah penyelenggaraan negara.
Ia menyampaikan kritiknya dengan mengaitkan pengalaman sebagai anak Proklamator dengan keadaan Republik. Megawati mempertanyakan bagaimana masa depan negara jika keadaan yang ia soroti terus berlangsung. Kritik itu muncul dalam orasi wisuda, bukan dalam pernyataan terpisah mengenai langkah politik PDIP.
Memimpin, menurut Megawati, lebih sulit daripada menjadi presiden
Bagian lain orasi Megawati membahas perbedaan antara jabatan presiden dan kepemimpinan. Ia menilai jabatan dapat membawa kemudahan dan penghormatan, tetapi memimpin menuntut tanggung jawab serta pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara.
“Karena menjadi pemimpin itu sulit tapi menjadi Presiden itu gampang,” ujarnya. Megawati mengingat pengalaman saat menjadi presiden, ketika sejumlah urusan sehari-hari tidak dikerjakan sendiri. Ia mencontohkan pintu yang harus dibukakan orang lain dan berbagai perlakuan hormat yang diterima pemegang jabatan.
Namun, kemudahan tersebut, kata Megawati, tidak menghapus risiko dalam memimpin. Ia menggambarkan adanya banyak tantangan yang dapat membuat seseorang tergelincir bila tidak berhati-hati. Kekuasaan juga, menurut dia, terus menguji konsistensi dan keteguhan orang yang memegangnya.
Megawati mengaitkan pandangan itu dengan perjalanan hidup yang ia sebut penuh pasang surut dan ujian sejarah. Dari perenungan tersebut, ia merumuskan lima dimensi kepemimpinan strategis, yakni keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran, dan kebenaran. Ia menyebut pemahaman terhadap Pancasila sebagai dasar untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
Orasi itu berujung pada penegasan bahwa jabatan pemerintahan bukan satu-satunya ukuran kepemimpinan. Megawati menyatakan tetap memilih di luar apabila PDIP diajak masuk, sembari mengingatkan bahwa pemegang kekuasaan harus siap menghadapi ujian tanggung jawab.
