Kabupaten Sinjai mencatat 25 kasus baru HIV selama Januari hingga Oktober 2026. Temuan itu mendorong pemerintah daerah memperkuat pemeriksaan, edukasi, dan koordinasi lintas instansi, sekaligus memastikan warga dapat mengakses layanan tanpa takut identitasnya terbuka atau mengalami diskriminasi.
Data tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Sinjai di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (19/11/2026). Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, membuka rapat yang membahas upaya pencegahan dan pendampingan bagi orang dengan HIV.
Seperti dilaporkan exposetimur.com, Kepala Dinas Kesehatan Sinjai dr. H. Kahar Anies memaparkan bahwa 21 dari 25 kasus baru ditemukan pada laki-laki, sedangkan empat lainnya pada perempuan. Data tersebut menjadi salah satu dasar pembahasan mengenai jangkauan pencegahan dan kebutuhan layanan di kabupaten itu.
Kelompok usia 20–24 tahun mencatat kasus terbanyak
Dalam kategori risiko yang dicatat, lelaki seks dengan lelaki (LSL) memiliki proporsi tertinggi, yakni 68 persen. Dari pengelompokan usia, warga berumur 20–24 tahun menyumbang persentase kasus paling besar, sebesar 28 persen. Angka-angka itu merupakan bagian dari catatan kasus baru sepanjang sepuluh bulan pertama 2026.
Jumlah kumulatif kasus HIV atau orang dengan HIV (ODHIV) yang tercatat di Sinjai sejak 2015 hingga Oktober 2026 mencapai 179 orang. Rinciannya, 150 laki-laki dan 29 perempuan. Angka kumulatif tersebut berbeda dari 25 kasus baru yang ditemukan pada periode Januari-Oktober 2026.
Pemerintah kabupaten mendorong skrining berkala dan penyebaran informasi pencegahan yang lebih luas. Akses pemeriksaan serta pelayanan kesehatan juga dinilai perlu diperkuat sampai tingkat kecamatan. Upaya itu diharapkan membantu warga memperoleh layanan lebih awal dan membuat pencegahan menjangkau masyarakat dengan kebutuhan berbeda.
Pencegahan perlu menjangkau lintas sektor
Ratnawati menilai penanggulangan HIV tidak cukup ditangani oleh jajaran kesehatan. Perangkat daerah, instansi terkait, dan unsur masyarakat perlu dilibatkan agar masalah yang ditemukan dapat dibahas bersama dan ditindaklanjuti secara terkoordinasi. Rapat KPA, menurut pemerintah daerah, menjadi tempat menyamakan pemahaman sekaligus merumuskan langkah kerja.
Ketua Pelaksana Harian KPA Sinjai, A. Mahyanto Masda, juga menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya edukasi bagi kelompok dengan mobilitas tinggi, termasuk pekerja sektor pelayaran dan keluarga mereka. Sosialisasi mengenai pemeriksaan kesehatan, menurut Mahyanto, perlu dilakukan secara terus-menerus.
Rapat tersebut turut dihadiri narasumber Prof. Dr. H. Arlin Adam, SKM., M.Si. Mahyanto berharap keterlibatan tenaga kesehatan, TNI, Polri, kejaksaan, tokoh pemuda, dan tokoh agama dapat membantu memperluas penyampaian informasi serta pendampingan. Keterlibatan berbagai unsur itu dimaksudkan untuk melengkapi kerja layanan kesehatan, bukan menggantikannya.
Fokus pada edukasi juga perlu diimbangi layanan yang menjaga hak pasien. Ratnawati meminta agar pelayanan dilakukan secara manusiawi, kerahasiaan identitas dilindungi, dan warga tidak menghadapi stigma maupun perlakuan diskriminatif. Perlindungan tersebut, menurutnya, penting agar orang tidak enggan memeriksakan diri, menjalani pengobatan, atau mencari pendampingan medis.
Layanan dan perlindungan pasien jadi perhatian
Data kasus yang disampaikan dalam rapat memberi gambaran tentang kelompok usia dan kategori risiko yang tercatat, tetapi pemerintah daerah juga menyoroti pentingnya akses layanan bagi masyarakat luas. Pemeriksaan dini, edukasi, pengobatan, dan pendampingan disebut perlu berjalan sebagai bagian dari upaya yang berkesinambungan.
Pemkab Sinjai mendorong agar hasil koordinasi antarlembaga diterjemahkan menjadi penguatan layanan, bukan berhenti pada pertemuan dan sosialisasi. Perluasan pemeriksaan hingga kecamatan serta edukasi bagi kelompok masyarakat yang mobilitasnya tinggi menjadi bagian dari perhatian yang dibahas.
Rapat koordinasi KPA itu menjadi langkah pemerintah daerah untuk menyatukan peran berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan HIV. Data berikutnya yang disampaikan Dinas Kesehatan akan menunjukkan perkembangan kasus setelah pencatatan hingga Oktober 2026, sementara pemerintah daerah mendorong skrining, edukasi, dan pendampingan terus diperkuat.
