Penetapan upah minimum perlu menjaga dua hal sekaligus: kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup layak dan kemampuan perusahaan mempertahankan kegiatan usaha. Tarik-menarik kepentingan itu menjadi pokok pembahasan Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Aloysius Uwiyono, menilai ukuran upah tidak cukup dibahas sebagai angka kenaikan. Menurut dia, sistem pengupahan juga perlu memastikan kesejahteraan pekerja tanpa mengurangi kemampuan perusahaan menjaga lapangan kerja. Pandangan tersebut disampaikan kepada Hukumonline pada Rabu (11/11).
Aturan baru itu, menurut Aloysius, mencoba menghubungkan kebutuhan hidup layak, keadaan ekonomi, dan persoalan ketenagakerjaan. Namun, rumusan aturan saja belum otomatis menghasilkan upah yang mencukupi bagi pekerja sekaligus dapat ditanggung dunia usaha. Pelaksanaannya akan menentukan bagaimana kepentingan yang berbeda itu dipertimbangkan.
Tiga kepentingan dalam satu kebijakan upah
Aloysius menguraikan tiga pihak yang berkaitan dengan keputusan upah minimum. Pekerja membutuhkan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Pengusaha memerlukan biaya tenaga kerja yang dapat diperkirakan dan sejalan dengan produktivitas serta kemampuan usaha. Pemerintah, pada sisi lain, mesti memperhatikan daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesempatan kerja.
Ketiganya tidak berdiri sendiri. Besaran upah berpengaruh langsung pada pendapatan pekerja, sementara bagi perusahaan, upah merupakan bagian dari biaya usaha. Keputusan pemerintah berada di antara dua kepentingan itu, dengan dampak yang lebih luas terhadap aktivitas ekonomi dan ketersediaan pekerjaan. Karena itu, menurut Aloysius, kebijakan pengupahan sebaiknya dilihat sebagai satu rangkaian, bukan semata-mata keputusan mengenai kenaikan nominal.
Ia mengatakan, “Menurut saya, ketiganya harus dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan ekonomi dan hubungan industrial.” Pernyataan itu menempatkan pengupahan sebagai persoalan yang perlu mempertimbangkan hubungan antara kesejahteraan pekerja, kemampuan perusahaan, dan tujuan ekonomi pemerintah.
Dalam kerangka tersebut, kebutuhan hidup layak tetap menjadi perhatian utama saat menilai apakah upah cukup bagi pekerja. Namun, penilaian itu juga perlu membaca kondisi usaha dan produktivitas. Pertimbangan tersebut bukan berarti kebutuhan pekerja dapat dikesampingkan, melainkan menegaskan bahwa kebijakan upah menghadapi lebih dari satu ukuran keberhasilan.
Dua risiko saat aturan diterapkan
Aloysius mengingatkan adanya dua kemungkinan yang perlu dicegah. Upah yang ditetapkan terlalu rendah dapat membuat pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebaliknya, kenaikan upah yang tidak disertai pertumbuhan produktivitas berisiko mengganggu keberlangsungan industri dan kesempatan kerja.
Dua risiko itu menunjukkan mengapa pembahasan upah tidak berhenti pada tuntutan kenaikan ataupun kemampuan membayar perusahaan. Jika kebutuhan pekerja tidak menjadi pertimbangan memadai, tujuan untuk menjamin hidup layak sulit tercapai. Jika penetapan kenaikan mengabaikan produktivitas, dunia usaha dapat menghadapi tekanan yang berpengaruh pada kelangsungan pekerjaan.
Dalam konteks ini, KHL atau kebutuhan hidup layak menjadi salah satu dasar penting untuk menilai kecukupan upah. Tantangannya adalah memastikan perhatian terhadap KHL tidak terpisah dari kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, sebagaimana arah yang dibaca Aloysius dalam Pasal 138 dan Pasal 139. Ia menilai arah tersebut cukup baik, tetapi masih membutuhkan penyempurnaan saat diterapkan.
Artinya, pembahasan standar upah perlu memberi perhatian pada cara menimbang berbagai kepentingan itu, bukan hanya pada hasil akhirnya. Pekerja berkepentingan atas pendapatan yang mencukupi, sedangkan pengusaha membutuhkan struktur biaya yang terukur. Pemerintah harus memperhitungkan konsekuensinya terhadap daya beli, investasi, pertumbuhan, dan kesempatan kerja.
Pelaksanaan menjadi penentu
Belum ada rincian dalam paparan Aloysius mengenai bentuk penyempurnaan yang harus ditempuh. Namun, peringatannya memperjelas dua hal yang perlu dijaga dalam pelaksanaan ketentuan tersebut: upah jangan sampai terlalu rendah untuk kebutuhan pekerja, dan kenaikannya jangan mengabaikan produktivitas hingga mengancam industri serta pekerjaan.
Dengan demikian, pengujian terhadap aturan pengupahan akan terlihat pada bagaimana kebutuhan hidup layak dan kemampuan ekonomi diperhitungkan bersama. Pasal 138 dan Pasal 139 menyediakan arah yang menghubungkan sejumlah pertimbangan itu, tetapi dampaknya bergantung pada penerapan yang mampu menjaga keseimbangan di antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Catatan Aloysius memberi penekanan bahwa penetapan upah minimum bukan sekadar menentukan angka baru. Pekerja membutuhkan perlindungan atas kecukupan pendapatan, sementara keberlangsungan usaha turut menentukan tersedianya pekerjaan. Keduanya perlu dibaca bersama saat ketentuan dalam UU 27/2026 dijalankan.
