Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak lagi memiliki kader di kabinet Presiden Prabowo Subianto, tetapi belum menyatakan keluar dari koalisi pemerintah. Perbedaan antara keterwakilan di kabinet dan status politik partai itu memunculkan tafsir beragam dari sejumlah anggota koalisi.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan belum ada partai yang mengumumkan keputusan meninggalkan koalisi. Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11), saat ia ditanya tentang posisi PSI.
“Iya, kan belum ada partai yang menyatakan keluar dari koalisi,” kata Dasco.
Sikap tersebut belum menutup perdebatan. PKB menilai absennya kader PSI dari kabinet bisa berarti partai itu tak lagi berada dalam barisan pendukung pemerintah. Demokrat menyerahkan penentuan status kepada Gerindra sebagai pemimpin koalisi, sedangkan PKS menyebut anggapan bahwa PSI sudah keluar sebagai hal yang wajar.
Kader PSI mundur dari partai, bukan dari jabatan kabinet
Perubahan yang memicu pertanyaan itu bermula pada Senin (9/11), ketika tiga pejabat yang juga merupakan kader PSI mengundurkan diri dari partai. Mereka adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.
Ketiganya tidak mengumumkan pengunduran diri dari jabatan pemerintahan. Alasan yang mereka sampaikan terkait fokus dan arah pengabdian masing-masing. Giring mengatakan ia tak lagi menemukan kesesuaian antara perjuangan yang ingin ia bawa dengan partai. Raja Juli dan Isyana menyatakan ingin memusatkan perhatian pada amanah pemerintahan Prabowo.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menerima pengunduran diri mereka. Ia menyampaikan bahwa tugas melayani negara lebih utama daripada kepentingan partai. Namun, keluarnya tiga nama tersebut membuat PSI tidak lagi memiliki wakil dari kalangan kadernya di kabinet, keadaan yang kemudian menjadi dasar sejumlah pihak mempertanyakan status partai itu dalam koalisi.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Selasa (17/11), menafsirkan ketiadaan kader PSI di kabinet sebagai tanda partai tersebut mungkin tak lagi menjadi bagian dari koalisi. Ia menyampaikan penilaian itu sebagai dugaan, bukan pengumuman resmi tentang keputusan PSI.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengambil posisi berbeda. Menurut dia, status PSI perlu dilihat dari dukungan partai tersebut kepada pemerintahan dan keputusan pimpinan koalisi. Karena Gerindra memimpin koalisi, Demokrat menyerahkan penentuan apakah PSI berada di dalam atau di luar kepada partai itu.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai anggapan bahwa PSI bukan lagi bagian koalisi dapat dimengerti. Namun, ia juga mengingatkan belum ada pengumuman dari PSI mengenai keputusan keluar. Mardani menyebut sikap itu merupakan hak PSI, yang ikut mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024.
PSI menyatakan dukungan tetap berjalan
Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menegaskan mundurnya tiga kader tersebut merupakan keputusan pribadi dan tidak mengubah posisi partai. Menurut Grace, PSI masih mendukung kebijakan Prabowo, terutama program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, ada dua hal yang kerap tercampur dalam perdebatan: keterwakilan PSI di kabinet dan keanggotaan partai itu dalam koalisi. Fakta bahwa tidak ada kader PSI di jajaran kabinet dikonfirmasi oleh sejumlah pihak, termasuk Presiden Ketujuh RI Joko Widodo. Namun, tidak adanya perwakilan di pemerintahan belum disertai pernyataan resmi bahwa PSI meninggalkan koalisi.
Jokowi, yang juga merupakan kader PSI, tidak memberikan jawaban tegas mengenai status partai tersebut. Ia hanya menekankan bahwa saat ini tidak ada kader PSI di kabinet Prabowo.
“Yang jelas sudah tidak ada dari PSI yang ada di kabinet,” kata Jokowi.
Jokowi juga menyatakan pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan dari luar kabinet. Ia menilai cara itu dapat memberi ruang lebih leluasa untuk menjalankan kegiatan yang ditujukan bagi rakyat. Pernyataan tersebut sejalan dengan kondisi tiga pejabat yang mundur dari partai, tetapi tetap menjalankan tugas pemerintahan.
Perubahan lain yang disebut Jokowi adalah fokus PSI pada persiapan Pemilu 2029. Partai itu, menurut dia, sedang membenahi dan memperkuat struktur organisasinya sebagai bagian dari upaya pemenangan. Artinya, perhatian PSI saat ini diarahkan pula pada penguatan internal, sementara hubungan formalnya dengan koalisi belum mendapat penjelasan bersama dari para pihak.
Seperti dilaporkan CNN Indonesia, perdebatan juga berlangsung setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memutuskan mundur dari jabatannya. Namun, pernyataan para tokoh politik sejauh ini belum menghasilkan satu kesimpulan tentang status PSI. Gerindra menyebut belum ada partai yang mengumumkan keluar, sementara PSI menyatakan tetap mendukung pemerintahan. Keputusan atau penjelasan resmi berikutnya dari pimpinan koalisi dan PSI akan menentukan apakah perbedaan tafsir ini berakhir.
