Kejaksaan Agung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara. Perkara yang mencakup periode 2013-2025 itu turut menyoroti Arif Kurniawan, yang disebut penyidik sebagai salah satu pemilik manfaat perusahaan tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, penetapan PT BSJ dilakukan pada 6 November 2026. Perusahaan itu diduga tetap menjalankan kegiatan tambang setelah izin usahanya berakhir. Penyidik juga memeriksa dugaan penambangan di kawasan hutan lindung, penggunaan dokumen izin untuk menjual nikel, serta pemberian uang kepada penyelenggara negara.
Arif belum disebut sebagai tersangka dalam perkara ini. Kejagung menyatakan penyidik masih menelusuri perannya di PT BSJ dan hubungannya dengan perusahaan lain yang diduga berafiliasi dengannya.
Enam kantor digeledah, dokumen tambang disita
Dalam rangkaian penyidikan, tim kejaksaan menggeledah enam kantor perusahaan di Sulawesi Tenggara. Lokasi yang diberitakan mencakup sejumlah kantor di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah. Penggeledahan diarahkan untuk mencari bukti mengenai kegiatan usaha PT BSJ serta kemungkinan keterkaitan perusahaan lain.
Barang yang disita meliputi dokumen perizinan dan pertambangan, termasuk rencana kerja dan anggaran biaya serta izin penggunaan kawasan hutan. Penyidik juga membawa perangkat elektronik seperti laptop, telepon genggam, dan komputer untuk diperiksa secara digital.
Kompas.id melaporkan, sebelum penetapan tersangka, penyidik telah meminta keterangan dari 36 saksi. Penggeledahan dan penyitaan menjadi bagian dari upaya menguji hubungan dokumen dan perangkat yang ditemukan dengan kegiatan perusahaan. Kejagung belum mengumumkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut.
Rincian nama perusahaan pada laporan mengenai lokasi penggeledahan tidak sepenuhnya seragam. DetikNews menyebut kantor PT AMI, PT KAA, dan PT AMID, sedangkan Kompas.id menuliskan lima lokasi kantor PT ANI dan satu kantor PT AMID. Kejagung menyebut enam lokasi, sementara keterkaitan perusahaan-perusahaan itu dengan Arif masih didalami.
Dugaan perpanjangan izin dan tambang di hutan lindung
Penyidik juga memeriksa proses penerbitan dan peningkatan Izin Usaha Pertambangan PT BSJ di Kabupaten Konawe Utara. Salah satu dokumen yang ditelusuri ialah Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 485 Tahun 2014. Menurut keterangan yang diberitakan Kompas.id, kejaksaan menduga sejumlah dokumen pengurusan izin, seperti studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, hasil eksplorasi, dan rencana kerja, dimanipulasi.
Ada perbedaan keterangan mengenai kapan izin PT BSJ berakhir. DetikNews menyebut masa berlaku izin habis pada 2014, sementara Kompas.id menuliskan 2015. Kedua laporan sama-sama menyebut perusahaan diduga tetap menambang hingga 2025. Perbedaan tahun tersebut belum dijelaskan lebih lanjut oleh Kejagung dalam keterangan yang diberitakan.
Kompas.id juga melaporkan dugaan bahwa PT BSJ bekerja sama dengan penyelenggara negara untuk memperpanjang izin melalui skema penangguhan atau suspend yang menyimpang dari ketentuan. Perusahaan itu diduga menambang di kawasan hutan lindung dan memakai dokumen izin miliknya agar hasil tambang terlihat berasal dari wilayah yang tercantum dalam izin.
Kejaksaan turut mendalami dugaan pemberian uang untuk memengaruhi proses pemeriksaan dokumen dan pengurusan administrasi. Direktur Penyidikan Jampidsus Saiful Bahri Siregar sebelumnya menyampaikan bahwa penyidik menelusuri dugaan suap yang berkaitan dengan penerbitan izin, produksi, hingga penjualan nikel. Pihak-pihak yang diduga menerima uang belum dirinci dalam laporan tersebut.
Kerugian negara masih dihitung
Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini belum ditetapkan. Anang menyatakan penyidik telah meminta penghitungan kerugian dan menerbitkan surat tugas bagi ahli. Karena itu, nilai final masih menunggu hasil pemeriksaan.
PT BSJ dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Penerapan pasal berlapis itu mencakup dugaan perbuatan yang merugikan keuangan negara maupun pemberian suap. Penetapan sebagai tersangka korporasi belum merupakan putusan bersalah.
Kompas.id juga melaporkan penyitaan uang Rp 11,7 miliar yang diduga berkaitan dengan Arif. Uang itu, menurut laporan tersebut, diduga berasal dari transaksi melalui enam perusahaan dalam rentang 2017-2025. Penyidik masih perlu menguji asal-usul dana dan kaitannya dengan perkara yang menjerat PT BSJ.
Berikutnya, tim kejaksaan akan menelaah dokumen dan barang elektronik yang disita serta menuntaskan penghitungan kerugian negara. Hasil pendalaman itu juga akan menentukan sejauh mana Arif dan perusahaan lain yang diperiksa memiliki hubungan dengan dugaan pelanggaran tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.
