Bareskrim Polri masih memeriksa aduan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penyidik akan mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sekaligus mengumpulkan keterangan ahli untuk menelaah dugaan pidana yang dilaporkan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, penanganan laporan berjalan melalui tahapan prosedural. Ia menyebut putusan kedua lembaga peradilan itu menjadi salah satu referensi bagi penyidik, bukan satu-satunya bahan yang diperiksa. CNN Indonesia melaporkan bahwa proses permintaan keterangan ahli masih berlangsung.
Aduan tersebut diajukan Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa. Pokoknya berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan bernomor 9149/DDII/KS/2019, yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan digunakan sebagai dasar pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dua putusan masuk dalam telaah penyidik
Perhatian terhadap laporan itu menguat setelah MK dan MA mengeluarkan putusan pada Oktober 2026. Keduanya memuat pertimbangan terkait dokumen pendidikan Gibran, tetapi proses yang kini dilakukan Bareskrim tetap berfokus pada penanganan aduan yang masuk ke kepolisian.
Dalam perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu.
MA kemudian memutus perkara kasasi nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. BeritaNasional.com juga melaporkan bahwa putusan MK dan MA akan dipakai sebagai bahan rujukan dalam penyelidikan polisi.
Kedua putusan itu menjadi bagian dari materi yang perlu dicermati penyidik. Bareskrim belum menyampaikan hasil akhir pemeriksaan atas aduan. Isir menekankan perlunya menelaah pemenuhan alat bukti dan dasar hukum sebelum penyidik menarik kesimpulan mengenai dugaan pidana.
Keterangan ahli masih dikumpulkan
Polisi menyatakan akan meminta pandangan ahli untuk memperkuat penilaian dari sisi pembuktian. Isir menyebut ahli hukum pidana dapat dimintai keterangan, begitu pula ahli lain yang dinilai relevan. Keterangan tersebut akan dipertimbangkan bersama dokumen dan argumentasi hukum yang ditelaah penyidik.
Langkah itu menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan laporan, bukan pengumuman bahwa suatu dugaan telah terbukti. Bareskrim masih perlu menguji informasi yang disampaikan pelapor serta menilai kaitannya dengan peristiwa yang diadukan. Rujukan pada putusan pengadilan membantu penyidik membaca konteks hukum, sementara penilaian atas bukti tetap dilakukan dalam proses penyelidikan.
Isir meminta publik menunggu proses tersebut dan menyatakan penyidik akan bekerja secara profesional, prosedural, proporsional, serta berpegang pada etika. Pernyataan itu menegaskan bahwa kepolisian belum mengumumkan kesimpulan penyelidikan maupun keputusan lebih lanjut atas laporan Tim Advokasi Penegak Etika Moral dan Integritas Bangsa.
Belum ada kesimpulan penyelidikan
Dengan demikian, perkembangan terdekat yang dinantikan adalah hasil pemeriksaan ahli dan penelaahan alat bukti. Bareskrim belum merinci siapa saja ahli yang akan dimintai pendapat atau kapan penyelidikan akan menghasilkan keputusan. Sampai ada keterangan lanjutan dari kepolisian, aduan tersebut masih berada dalam tahap pendalaman.
Perkara ini mempertemukan laporan masyarakat dengan dua putusan pengadilan yang telah terbit. Namun, menurut keterangan Polri yang dikutip CNN Indonesia, penyidik masih harus menilai satu per satu dasar pembuktian dan argumentasi hukumnya sebelum menentukan langkah berikutnya.
