Listyo Sigit Prabowo pertama kali bekerja dengan Joko Widodo saat keduanya bertugas di Surakarta pada 2011. Empat tahun kemudian, Listyo menjadi ajudan Presiden Jokowi. Pada Januari 2021, ia dilantik sebagai Kapolri. Riwayat kerja bersama itu kini ikut disorot setelah muncul laporan AFU.id mengenai dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama Listyo, dengan rincian yang belum konsisten di antara pemberitaan tersebut.
Jejak karier Listyo memperlihatkan perpindahan dari kepolisian daerah ke sejumlah jabatan pusat. Namun, laporan tentang dugaan penyadapan yang diterbitkan AFU.id memuat versi berbeda mengenai jumlah tersangka dan status pengumuman resmi. Karena itu, klaim dalam laporan tersebut perlu dibedakan dari riwayat jabatan Listyo yang dicatat dalam artikel AFU.id lainnya.
Dari Kapolres di Jawa Tengah ke Surakarta
Lulusan Akademi Kepolisian 1991 itu pernah bertugas sebagai Kapolres Pati dan Kapolres Sukoharjo sebelum dipromosikan menjadi Kapolresta Surakarta pada 2011. Kala itu, Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta bersama Wakil Wali Kota F.X. Hadi Rudyatmo. Keduanya bekerja di lingkungan pemerintahan dan keamanan kota, dengan tanggung jawab yang berbeda.
Salah satu peristiwa besar selama Listyo bertugas di Surakarta ialah bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton pada September 2011. Pelaku tewas dalam kejadian itu, sementara sejumlah orang terluka. Penanganan peristiwa tersebut menjadi bagian dari masa tugas Listyo di kota itu, sebelum ia kembali melanjutkan karier di kepolisian.
Kerja bersama di Surakarta menjadi awal hubungan profesional Listyo dan Jokowi yang kemudian berlanjut di Jakarta. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014, Listyo yang saat itu berpangkat Komisaris Besar Polisi ditunjuk sebagai ajudan pada 30 Oktober tahun tersebut. Dalam posisi itu, ia mendampingi presiden dalam kegiatan resmi serta menjalankan tugas pengamanan dan koordinasi.
Jabatan strategis sebelum pencalonan Kapolri
Setelah masa tugas di lingkungan Istana, Listyo kembali mengemban sejumlah posisi di Polri. Ia pernah menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara, Kapolda Banten, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 6 Desember 2019, ia dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.
Jabatan Kabareskrim menempatkan Listyo pada salah satu posisi penting dalam penanganan tindak pidana dan pengawasan penyidikan. Pengalaman di kepolisian wilayah, pengamanan, dan penegakan hukum tingkat nasional menjadi bagian dari perjalanan sebelum namanya diajukan untuk memimpin Polri.
Pada 13 Januari 2021, Jokowi mengusulkan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR. Ia disiapkan untuk menggantikan Idham Azis, yang akan memasuki masa pensiun pada Februari. DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 20 Januari, lalu menyetujui pengangkatannya dalam rapat paripurna sehari setelahnya.
Jokowi melantik Listyo di Istana Negara, Jakarta, pada 27 Januari 2021. Pelantikan itu menjadikannya Kapolri ke-25 sekaligus menandai babak baru hubungan profesional yang bermula di Surakarta. Listyo memperoleh kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi dalam rangkaian pelantikan tersebut.
Laporan dugaan penyadapan memuat versi berbeda
Perhatian terhadap nama Listyo kembali muncul dalam dua artikel AFU.id tertanggal 3 November 2026 yang membahas dugaan penyadapan ilegal. Artikel pertama menyebut Bareskrim menetapkan Listyo bersama dua perwira tinggi, Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka. Artikel itu juga menyebut pemeriksaan terhadap 10 saksi dan tiga ahli serta penyitaan sejumlah perangkat elektronik.
Artikel AFU.id lainnya menyebut lima nama, termasuk Listyo, Slamet Uliandi, Nunung Syaifuddin, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta. Namun, laporan yang sama menyatakan Mabes Polri belum mengumumkan identitas seluruh tersangka dan konstruksi perkara secara resmi. Perbedaan tersebut membuat status dan rincian perkara tidak dapat dipastikan hanya dari kedua pemberitaan itu.
Dalam laporan pertama, dugaan penyadapan dikaitkan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System tanpa prosedur yang sah. Sasaran yang disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan pengusaha. AFU.id juga menulis bahwa penyidik mendalami dugaan penghapusan data. Rincian itu merupakan klaim dalam pemberitaan, bukan keterangan yang dapat dipastikan dari bahan yang tersedia.
Dengan informasi yang saling berbeda, perkembangan perkara tersebut masih memerlukan penjelasan resmi yang lebih lengkap dari kepolisian. Sementara itu, riwayat Listyo dari Surakarta, Istana, hingga kursi Kapolri tetap menjadi konteks penting untuk memahami perjalanan kariernya, bukan bukti mengenai benar atau tidaknya dugaan yang dilaporkan.
