Kuasa hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan salinan sejumlah dokumen pendidikan kliennya dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, 29 Oktober 2026. Dokumen itu mencakup riwayat pendidikan dari sekolah dasar hingga jenjang sarjana, sementara pihak kuasa hukum menyatakan berkas aslinya akan diserahkan pada tahap berikutnya.
Sidang tersebut berkaitan dengan gugatan atas keputusan pemerintah mengenai penyetaraan pendidikan Gibran. Seperti diberitakan detikNews, pengacara Gibran, Muhammad Rullyandi, menunjukkan hasil pindai dokumen kepada majelis hakim dan awak media. Ia menyebut salinan itu telah dimasukkan dalam jawaban pihaknya terhadap gugatan.
Dokumen yang diperlihatkan bukan hanya ijazah. Rangkaian berkas tersebut terdiri atas dokumen kelulusan SD dan SMP, sertifikat kehadiran dari UTS Insearch, diploma dari The Management Development Institute of Singapore (MDIS), serta dokumen gelar sarjana dari University of Bradford.
Salinan diserahkan, dokumen asli menyusul
Rullyandi mengatakan jawaban pihaknya setebal 69 halaman telah disampaikan kepada majelis. Menurut dia, berkas tersebut juga diunggah melalui sistem e-court dan salinan fisiknya diberikan kepada penggugat serta pihak tergugat. Dokumen pendidikan itu tercantum di bagian jawaban yang diperlihatkannya dalam persidangan.
Yang dipajang di ruang sidang masih berupa hasil pindai. Rullyandi menyatakan pihaknya akan membawa dokumen asli untuk ditunjukkan kemudian. Ia tidak menyebutkan dalam pemberitaan tersebut kapan penyerahan atau pemeriksaan dokumen asli akan dilakukan.
Pembedaan antara salinan dan dokumen asli menjadi bagian penting dalam perkara ini. Penggugat mempersoalkan dasar penerbitan keputusan penyetaraan, sedangkan pihak Gibran memperlihatkan dokumen pendidikan sebagai bagian dari jawaban. Penunjukan berkas di persidangan belum dengan sendirinya menjadi putusan hakim mengenai sah atau tidaknya keputusan pemerintah yang digugat.
Gugatan menguji keputusan penyetaraan 2019
Perkara itu tercatat di PTUN Jakarta dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Berdasarkan informasi perkara yang dimuat pada situs pengadilan dan dilaporkan detikNews, PT Mercy Toga Kirana bertindak sebagai penggugat. Pihak yang digugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Objek gugatan ialah keputusan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan ijazah. Penggugat meminta hakim membatalkan keputusan itu. Dalam dalilnya, perusahaan tersebut menilai keputusan tersebut bermasalah dari sisi substansi dan prosedur, termasuk menyangkut dokumen yang menjadi dasar penerbitan serta kewenangan pejabat yang mengeluarkannya.
Penggugat juga meminta keputusan itu dinyatakan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas yang disebut dalam permohonan antara lain kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan perlakuan yang setara. Seluruhnya merupakan dalil pihak penggugat yang masih harus dinilai dalam proses persidangan, bukan kesimpulan pengadilan.
Jika gugatan dikabulkan, penggugat meminta tergugat mencabut keputusan penyetaraan secara permanen dan menghapusnya dari register negara. Permohonan itu menyebut batas paling lama 60 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Penggugat juga meminta jawaban tertulis atas permohonan klarifikasi administratif yang diajukan pada 11 Februari 2026, dengan tenggat 30 hari kerja setelah putusan tetap, serta meminta biaya perkara dibebankan kepada tergugat.
Penggugat disebut menarik gugatan
Perkembangan lain dalam perkara ini diberitakan Kompas.com. Media tersebut melaporkan penggugat, yang mengajukan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, melakukan walk out dan mencabut gugatannya. Informasi yang tersedia tidak merinci alasan tindakan itu maupun tahapan administratif yang menyusul setelah pencabutan.
Karena itu, penunjukan salinan dokumen dan rencana memperlihatkan berkas asli perlu dibaca sebagai bagian dari proses yang berlangsung di persidangan, bukan sebagai hasil akhir sengketa. Perkembangan perkara selanjutnya bergantung pada pencatatan pencabutan gugatan dan tindak lanjut PTUN Jakarta atas perkara bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT.
