Pemerintah Kabupaten Jember kembali memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Jumat, 16 Oktober 2026, dan Senin pekan depan. Kebijakan ini ditempuh untuk menekan mobilitas pegawai di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah memantau kondisi di lapangan dan menerima laporan mengenai antrean kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM. Pemkab berharap berkurangnya perjalanan pegawai dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas dan tekanan antrean di sekitar SPBU.
Langkah itu tidak dimaksudkan sebagai pengganti upaya pemulihan distribusi BBM. Fawait menegaskan bahwa distribusi merupakan tanggung jawab Pertamina, tetapi pemerintah daerah tetap perlu ikut mencari jalan keluar atas dampak yang dirasakan masyarakat.
WFH ASN Jember untuk menekan mobilitas
Dalam keterangannya pada Jumat (16/10/2026), Fawait menyebut persoalan antrean BBM tidak hanya terjadi di Jember. Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Jawa Timur hingga provinsi lain di Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, Pemkab Jember memilih mengurangi mobilitas pegawai melalui pengaturan kerja dari rumah. Kebijakan berlaku pada Jumat pekan ini dan Senin pekan depan. Pemerintah daerah berharap pengurangan perjalanan ASN dapat membantu menekan kepadatan kendaraan di jalan raya.
Efek kebijakan itu terhadap antrean BBM belum dapat dipastikan hanya dari perubahan pola kerja ASN. Pemerintah daerah menyebut hasilnya tetap bergantung pada kondisi distribusi dan tingkat permintaan masyarakat di lapangan. Karena itu, WFH ditempatkan sebagai salah satu langkah untuk membantu, bukan solusi tunggal atas persoalan pasokan.
Fawait mengatakan pemerintah daerah tidak ingin lepas tangan meskipun distribusi BBM berada dalam tanggung jawab Pertamina. “Distribusi BBM adalah tugas utama dari Pertamina. Namun, tentu kita tidak bisa sebagai pemerintah daerah lepas tangan begitu saja. Kita membantu Pertamina untuk mencari solusi dan berikhtiar untuk mengembalikan proses pembelian dengan normal,” ujarnya.
Pemkab Jember pantau antrean dan kondisi pasokan
Pemkab menyatakan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan mengevaluasi langkah yang diperlukan. Perhatian pemerintah daerah tidak hanya tertuju pada mobilitas pegawai, tetapi juga pada kelancaran pelayanan BBM yang dibutuhkan masyarakat.
Untuk mencari solusi, Pemkab Jember berencana memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk para ahli dan PT Pertamina. Koordinasi secara khusus juga akan dilakukan dengan jajaran Pertamina di wilayah Jember. Pemerintah daerah belum merinci bentuk langkah lanjutan yang akan diambil setelah koordinasi tersebut.
Antrean kendaraan di SPBU menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh warga, sementara penyebab dan penanganan distribusi berada dalam ranah pihak terkait. Dalam situasi ini, Pemkab berharap pengurangan mobilitas dapat membantu mengurai kepadatan sambil menunggu upaya pemulihan layanan berjalan.
Fawait mengajak masyarakat untuk ikut mendoakan agar kondisi pasokan energi nasional, khususnya di Kabupaten Jember, segera pulih dan kembali normal. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh bahan bakar dengan lebih mudah setelah situasi distribusi membaik.
Koordinasi menjadi langkah berikutnya
Keberlanjutan kebijakan WFH dan langkah lain yang diperlukan akan mengikuti perkembangan situasi. Pemkab menyatakan akan melakukan evaluasi, sementara koordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait diharapkan membantu menemukan solusi atas antrean yang terjadi.
Untuk saat ini, pemerintah daerah mengandalkan pengurangan mobilitas ASN sebagai kontribusi terhadap upaya mengurangi kepadatan. Kelancaran pelayanan BBM tetap menjadi hal yang perlu dipantau bersama, terutama hingga proses pembelian di SPBU kembali normal.
