Joko Widodo menyatakan siap hadir langsung sebagai saksi dalam persidangan perkara tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Namun, hingga Kamis (8/10/2026), mantan Presiden ke-7 RI itu belum menerima panggilan dari jaksa penuntut umum (JPU).
Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara, mengatakan kliennya masih menunggu pemberitahuan resmi mengenai jadwal kehadiran. Ia memastikan Jokowi bersedia datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, baik untuk sidang Roy Suryo maupun perkara Dokter Tifa.
“Saya pastikan sampai hari ini Pak Jokowi menyatakan akan hadir dan beliau masih menunggu panggilan jaksa. Sampai hari ini pun juga kami belum menerima panggilan,” kata Rivai di PN Jakarta Timur, Kamis.
Menurut Rivai, Jokowi berpandangan semakin cepat dipanggil, semakin baik. Meski demikian, pihaknya menghormati kewenangan jaksa dalam menyusun jadwal dan menyesuaikan kehadiran para saksi maupun ahli.
Jadwal kehadiran Jokowi menunggu koordinasi jaksa
Rivai mengungkapkan pihaknya sudah menanyakan kemungkinan jadwal pemanggilan Jokowi. Jaksa, kata dia, menyampaikan perlu berkoordinasi terlebih dahulu sebelum menentukan waktu pemeriksaan, termasuk dengan mempertimbangkan saksi-saksi lain yang akan dihadirkan.
Belum adanya panggilan membuat waktu kehadiran Jokowi belum dapat dipastikan. Rivai menegaskan, apabila panggilan resmi diterima, kliennya akan hadir secara langsung, bukan melalui sambungan video.
Komitmen tersebut, menurut Rivai, merupakan bentuk penghormatan Jokowi terhadap lembaga peradilan. Ia mengatakan kehadiran itu dimaksudkan agar Jokowi dapat memberikan keterangan di hadapan hakim dan memperoleh keadilan, bukan untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa.
Di sisi lain, Dokter Tifa menyatakan pihaknya terus meminta JPU menghadirkan Jokowi sebagai pelapor. Ia mengaku permintaan itu disampaikan dalam setiap persidangan, tetapi hingga sidang Kamis tersebut Jokowi belum juga hadir.
“Kami menagih saksi pertama atau pelapor pertama, yaitu Saudara Joko Widodo. Setiap persidangan kami tagih untuk dihadirkan oleh JPU,” ujar Tifa seusai sidang.
Dokter Tifa persoalkan pemeriksaan saksi
Tifa juga menyampaikan keberatan mengenai jalannya pemeriksaan saksi. Ia menilai pertanyaan dari pihak pembela kerap dipotong jaksa sehingga pembahasan yang ingin digali tidak dapat masuk ke substansi perkara.
Ia mengaitkan keberatan tersebut dengan prinsip kesetaraan para pihak atau equality of arms, terutama mengenai kesempatan dan alokasi waktu dalam pemeriksaan. Tifa mengatakan akan melaporkan jalannya persidangan kepada Komisi Yudisial, Komnas HAM, Komisi III DPR, Bawas, serta Ketua PN Jakarta Timur.
Keberatan lain muncul saat JPU menyebut nama saksi yang akan diperiksa dalam sidang berikutnya. Tim hukum Tifa menyatakan nama Andi Aswin tidak ada dalam daftar saksi yang mereka terima. Dalam persidangan, jaksa kemudian mengoreksi penyebutan nama itu menjadi Azwan.
JPU menyatakan penentuan urutan saksi merupakan kewenangan penuntut umum, dengan merujuk Pasal 210 ayat (3) KUHAP. Tim hukum Tifa juga meminta majelis hakim menghadirkan Jokowi karena ia merupakan pelapor dalam perkara yang berkaitan dengan tudingan ijazah tersebut.
Sidang lanjutan dijadwalkan 15 Oktober
Majelis hakim menetapkan sidang berikutnya berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB. Agenda persidangan dijadwalkan mendengarkan keterangan tiga saksi yang diajukan penuntut umum.
Permintaan pihak Tifa agar Jokowi dihadirkan belum disertai kepastian kapan pemeriksaan itu akan dilakukan. Penentuan jadwal masih menunggu koordinasi jaksa, sementara kuasa hukum Jokowi menyatakan kliennya siap hadir setelah menerima panggilan.
Perkara ini masih berada dalam tahap pemeriksaan saksi. Keterangan para pihak di persidangan, termasuk keberatan yang disampaikan terdakwa dan tim hukumnya, merupakan bagian dari proses yang akan dinilai majelis hakim sebelum mengambil keputusan.
Dengan agenda saksi yang masih berjalan, perhatian berikutnya tertuju pada jadwal pemanggilan Jokowi dan kelanjutan pemeriksaan di PN Jakarta Timur. Untuk saat ini, kepastian yang disampaikan kuasa hukumnya adalah Jokowi bersedia hadir langsung, sementara waktu pemanggilan masih menunggu keputusan jaksa.
